SinarPost.com, Jakarta – Sebanyak 8.157 desa yang tersebar di 76 kabupaten di seluruh Indonesia, telah melakukan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. BLT Dana Desa tersebut diserahkan kepada penerima melalui transfer perbankan, ada juga yang diserahkan langsung secara tunai ke rumah penerima.
Hal tersebut diungkapakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar pada konferensi pers secara virtual di Jakarta, Senin (27/4/2020). Menurutnya, BLT Dana Desa yang telah disalurkan tersebut berjumlah sekitar Rp70 Miliar.
“Saya bersyukur sudah banyak yang cair meskipun proses kebijakan dana desa untuk BLT ini baru beberapa waktu yang lalu,” ujar Abdul Halim Iskandar atau akrab disapa Gus Menteteri.
Menurutnya, perbedaan kondisi di setiap daerah menyebabkan tidak semua desa bisa melakukan pencairan BLT Dana Desa kepada penerima melalui metode transfer perbankan. Meski demikian, jika mengharuskan dilakukan penyaluran secara tunai, ia mengimbau kepala desa untuk meminta pengawasan dari pihak kepolisian setempat.
Gus Menteri juga menegaskan, bahwa pencairan secara tunai harus tetap mengikuti protokol pencegahan Covid-19. “Yang dilakukan pencairan secara non tunai sudah jelas, tidak ada pertemuan. Nah ada juga yang dikirim door to door, dikirim ke rumah penerima manfaat. Karena semua tetap memperhatikan protokol kesehatan,” ujarnya.
Untuk diketahui, 31 persen atau Rp22,4 Triliun dari Rp72 Triliun total dana desa tahun 2020 digunakan untuk BLT. Anggaran ini diberikan kepada keluarga terdampak ekonomi akibat Covid-19 di desa, dan belum mendapatkan program bantuan pemerintah lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Kartu Pra Kerja, dan lainnya.
Terkait pendataan calon penerimanya, dilakukan oleh relawan desa lawan Covid 19 berbasis RT dan RW. Pendataan dilakukan oleh tiga orang relawan, yang kemudian dibawa ke dalam forum Musyawarah Desa (Musdes). Setelah diputuskan dalam Musdes, data calon penerima BLT ditanda tangani oleh kepala desa, yang kemudian disahkan oleh pemerintah kabupaten/walikota.
“Ini bentuk kita memberikan kepercayaan kepada desa, karena desa jauh lebih tahu kondisi desanya masing-masing,” pungkas Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar.
Terkait hal tersebut, Gus Menteri juga mengimbau kepada para bupati/walikota untuk membantu dan mempermudah kepala desa dalam proses pelaksanaan BLT Dana Desa. Menurutnya, pelaksanaan BLT Dana Desa merupakan urusan kemanusiaan yang harus selalu menjadi prioritas utama.
