SinarPost.com, Jakarta – Pemerintah memutuskan untuk melelang 20.000 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) karena mutunya berkurang atau susut. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menutup selisih antara harga lelang dari pembelian di tingkat petani sebesar Rp8.000 per kilogram.
“Jadi nanti kan yang harganya Rp8.000 kita jual Rp5.000, berarti yang kekurangannya Rp3.000 itu yang menanggung Menteri Keuangan,” kata Kepala Badan Urusan Logistik (Ka Bulog) Budi Waseso kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas di Jakarta, Rabu (4/12/2019) sore.
Cadangan Beras Pemerintah itu awalnya bernilai Rp160 miliar, dengan rata-rata harga pembelian di petani Rp8.000 per kilogram. Beras tersebut adalah beras untuk program bantuan sosial pada 2017 yang disimpan di sejumlah daerah, namun pemberiannya dibatalkan.
Menurut Kabulog, beras turun mutu tersebut dapat dijadikan produk bahan turunan, seperti tepung, makanan ternak, maupun bahan baku ethanol. Saat ini, lanjut Ka Bulog, sedang dilakukan pengkajian mengenai harga dari beras tersebut. Setelah ditentukan harga yang tepat baru dilakukan pelelangan.
“Kisarannya kan ada penawaran ditafsir yang ini kira-kira harganya sekian, yang ini harganya sekian, yang ini harganya… itu penafsiran. Tapi nanti sudah siap dalam pelaksanaan,” jelas Budi.
Agar kasus seperti ini tidak terulang kembali, menurut Kabulog Budi Waseso, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan agar dilakukan koordinasi yang lebih baik antara program dengan apa yang harus direalisasikan.
“Contoh inikan dampak akibat dari program bansos berubah jadi BPNT. Tahun 2017 itu ada program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) awal, kita harus menyiapkan Bulog untuk BPNT awal, kita sudah dorong ke wilayah-wilayah. Ternyata dibatalkan BPNT itu, padahal itu barang sudah sampai ke daerah-daerah yang akan menerima BPNT. Jelas ya. Nah, kita enggak bisa tarik balik karena sudah dipaket 5 (lima) kiloan, ya kan,” terang Kabulog.
Ia menjelaskan, kalau ditarik mahal, cost-nya tinggi lagi. Maka Bulog usaha jual. Ternyata, dijualan enggak terserap, karena berasnya cukup banyak. Akibatnya sekarang ini, turun mutu. “Akhirnya turun, turun, turun karena itu 2017, sekarang 2000 berapa, 19 kan. Sudah 2 tahun, turun mutunya,” sambungnya.
Kabulog juga mengusulkan agar tunjangan beras untuk ASN, TNI, Polri itu juga kembali kepada natural. Karena pemerintah sudah kita jamin berasnya Bulog itu bagus. Karena image yang selalu dibangun kepada Bulog itu selalu negatif, kalau berasnya jelek lah, apa lah, apalah, padahal tidak.
“Dengan bukti kenapa sekarang yang 20.000 itu harus, istilahnya di-disposal. Harus kita segera selesaikan kalau ndak ini akan meracuni kepada beras yang lain. Gitu, supaya tidak lagi merembes ke mana-mana,” terang Kabulog.
