SinarPost.com, Jakarta – Pemerintah Prabowo menegaskan komitmen untuk menghormati proses hukum terkait kasus yang menimpa Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim.
Silmy Karim resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (4/6/2026) kemarin setelah menyerahkan diri menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung sejak Rabu dilingkup Kementerian Imipas.
Wamen Imipas diduga terlibat kasus korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang merugikan negara ratusan miliar. Saat ini KPK telah menahan belasan dalam kasus tersebut.
Terkait penangkapan ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap upaya penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
“Pemerintah menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” ujar Prasetyo dalam keterangannya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta para Kamis, 4 Juni 2026.
Pada kesempatan ini, Menteri Sekretaris Negara juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum, baik Kejaksaan, Kepolisian, maupun KPK yang terus bekerja keras dalam upaya bersama memerangi tindak pidana korupsi.
Lebih lanjut, Menteri Pras menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmy Karim dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Meskipun demikian, pemerintah memastikan hal tersebut tidak akan mengganggu jalannya tugas-tugas pemerintahan maupun pelayanan publik.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Menteri IMIPAS untuk memastikan peristiwa ini tidak boleh mengganggu sama sekali pelayanan-pelayanan kepada masyarakat yang itu ada di bawah naungan Kementerian IMIPAS.
Saya kira demikian,” jelas Menteri Pras.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan komitmen Presiden Prabowo dalam kepemimpinannya.
Ditegaskan, Presiden Prabowo secara konsisten mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan untuk menjaga integritas, memperkuat tata kelola yang baik, serta melakukan pembenahan di lingkungan masing-masing.
“Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi,” ungkapnya.**
