SinarPost.com, Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga 19 Mei 2026, program tersebut tercatat telah menyalurkan sebanyak 8,3 miliar porsi makanan bergizi kepada masyarakat penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI yang bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Presiden menyebutkan, program Makan Bergizi Gratis saat ini telah dinikmati oleh 62,4 juta penerima manfaat setiap hari. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional per 19 Mei 2026, jumlah sajian MBG yang disalurkan setiap hari mencapai 62.454.064 porsi. Penerima manfaat mencakup anak sekolah, balita, ibu hamil, ibu menyusui, hingga kelompok lanjut usia yang membutuhkan perhatian negara.
“Saat ini terdapat 28.913 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi, didukung oleh 28.390 mitra Badan Gizi Nasional (BGN),” ujar Presiden.
Ia merinci, penerima manfaat tersebut meliputi 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, serta 868 ribu ibu hamil yang menerima MBG setiap hari. Pemerintah juga akan memperluas program kepada 500 ribu lansia yang hidup sendiri atau dalam kondisi sebatang kara.
Presiden menegaskan bahwa program MBG merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34, yang menegaskan kewajiban negara dalam mengurus masyarakat miskin dan kelompok rentan.
Selain menjangkau masyarakat luas, program MBG juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan di daerah. Berdasarkan data pemerintah, perputaran uang di desa dari program tersebut mencapai Rp45 juta per dapur per hari, atau sekitar Rp900 juta per dapur per bulan dan Rp10,8 miliar per dapur per tahun.
Program MBG turut melibatkan jaringan pemasok yang besar, yakni mencapai 140.289 supplier. Jumlah tersebut terdiri atas 58.935 UMKM, 13.144 koperasi, 678 KDMP, 1.381 BUMDes, 156 BUMDesma, serta 65.995 supplier lainnya.
Selain itu, sebanyak 374.175 sekolah tercatat telah menjadi penerima manfaat program MBG. Program ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi 1.278.262 tenaga kerja di berbagai daerah.
Meski demikian, Presiden mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pengelolaan program di lapangan. Pemerintah disebut telah menutup lebih dari 3.000 dapur MBG yang tidak memenuhi standar operasional.
“Kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur,” ujar Presiden.
Ia pun meminta seluruh pejabat daerah, anggota DPR, hingga kepala daerah untuk ikut melakukan pengawasan terhadap dapur MBG agar kualitas pelayanan tetap terjaga dan tepat sasaran. “Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera. Akan segera kita tindak,” tegasnya.
