SinarPost.com, Ankara – Turki pada Senin (23/11/2020) mengecam keras penggeledahan ilegal terhadap kapal kargo Turki yang membawa pasokan kemanusiaan ke Libya.
Aksi penggeledahan yang dilakukan oleh fregat Jerman yang bertugas di bawah misi angkatan laut Uni Eropa dipimpin oleh Yunani, negara yang nyaris terlibat perang dengan Turki terkait sengketa di perairan Mediterania timur.
“Kami sangat menyesalkan bahwa kapal kami, yang terbukti tidak melanggar embargo senjata, ditahan dari rutenya selama berjam-jam dalam kondisi cuaca buruk dan selama pemeriksaan para awak kapal diperlakukan seolah-olah mereka penjahat,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Hami Aksoy.
Aksoy membantah bahwa kapal tersebut telah melanggar embargo senjata PBB di Libya. Dia menekankan bahwa Turki memprotes tindakan tersebut, dengan mengatakan itu adalah “tindakan ilegal dan paksaan.”
Dia mengatakan insiden itu mungkin menimbulkan permintaan kompensasi atas kerusakan atau kerugian.
“Sangat penting untuk mendapatkan persetujuan negara berbendera sebelum mengganggu kapal komersial di perairan internasional. Resolusi Dewan Keamanan PBB tentang embargo senjata Libya tidak mengesampingkan kewajiban ini,” lanjut dia.
Kapal kargo MV Roselina A dicegat oleh kapal perang Jerman jenis Fregat untuk digeledah isinya dari Minggu malam hingga Senin pagi.
Fregat Jerman terlibat dalam Operasi Irini, sebuah misi Uni Eropa yang diluncurkan awal tahun ini untuk memberlakukan embargo senjata PBB di Libya yang dilanda perang saudara, meski misi itu telah dituduh berpihak pada pemberontak Khalifa Haftar dan sekutunya.
Aksoy mencatat bahwa kapal Turki hanya membawa cat, bahan terkait cat, dan bantuan kemanusiaan ke pelabuhan Misrata di Libya. “Namun, unsur bersenjata Operasi Irini melakukan penggeledahan selama berjam-jam di kapal tersebut, termasuk menggeledah secara paksa kapten dan awak kapal,” tutur Aksoy.
“Semua awak kapal, termasuk nakhoda, digeledah secara paksa, dikumpulkan dan dikurung di satu lokasi, peti kemas digeledah secara paksaan, sementara nakhoda kapal ditempatkan di bawah pengawasan seorang prajurit bersenjata,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Hami Aksoy.
Libya telah dilanda perang saudara sejak penggulingan Muammar Gaddafi pada 2011. Pemerintah baru didirikan tahun 2015 di bawah perjanjian yang dipimpin PBB, tetapi upaya penyelesaian politik jangka panjang gagal dalam menghadapi serangan pemberontakan oleh panglima perang Haftar.
Turki sendiri mendukung pemerintah sah negara Libya yang berbasis di ibu kota Tripoli.
Sumber : Anadolu Agency