SinarPost.com, Banda Aceh – Nova Iriansyah telah resmi menjabat Gubernur Aceh setelah dilantik pada Kamis (5/11/2020) kemarin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, di Gedung Utama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Banda Aceh.
Fraksi Partai Aceh (PA) DPRA mengharapkan pelantikan tersebut dapat menjadi titik balik bagi Nova Iriansyah dalam memimpin Aceh dengan membangun komunikasi yang baik dengan semua stakeholders.
“Meski hari ini Nova Iriansyah telah resmi menjabat Gubernur Aceh, posisi kita Fraksi Partai Aceh tetap seperti sebelumnya. Kita akan terus mengawal dan menjalankan fungsi Legislatif terhadap kebijakan yang tidak sesuai prosedur dan merugikan rakyat Aceh,” ujar Ketua Fraksi Partai Aceh, Tarmizi (Panyang) saat dimintai tanggapan oleh SinarPost.com, Jumat (6/11/2020).
Karena itu, lanjut Tarmizi, pihaknya di DPRA berharap agar semangat pelantikan ini dapat dijadikan momentum evaluasi oleh Nova, kemudian kedepannya dapat menjalankan roda pemerintah yang lebih transparan, tidak eksklusif, serta membuka komunikasi yang baik dengan semua pihak terutama DPRA selaku Lembaga Legislatif yang menjadi mitra utama Eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan Aceh.
“Seperti pesan Pak Mendagri Tito Karnavian saat pelantikan kemarin, yang meminta Gubernur Aceh definitif (Nova Iriansyah) untuk membangun kebersamaan dengan semua elemen, baik dengan Pemerintah Pusat, DPRA, Forkopimda, alim ulama, dan Bupati/Walikota. Menurut saya pesan Pak Mendagri tersebut sangat jelas, bahwa Gubernur Aceh Nova Iriansyah tidak bisa jalan sendiri, semau enaknya sendiri dalam mengambil kebijakan. Pesan Mendagri tersebut juga mengisyaratkan bahwa pemimpin itu tidak boleh arogan. Perlu koordinasi yang baik dengan semua pihak agar Aceh ini lebih baik. Ini penting dicatat oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah,” ungkap Tarmizi Panyang.
“Karena bagaimana pun pembangunan Aceh tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri dan secara sektoral, apalagi sesuai kehendak sendiri. Membangun Aceh memerlukan kekompakan antara Eksekutif dan Legislatif (DPRA), serta dengan berbagai stakeholders seperti Forkopimda, ulama dan elemen sipil lainnya,” tegas anggota DPRA asal Dapil Aceh Utara – Kota Lhokseumawe itu.
Kemudian Ketua Fraksi Partai Aceh tersebut juga meminta Nova Iriansyah agar transparan dalam peruntukan APBA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh), serta fokus dalam menghadapi wabah virus corona (Covid-19) yang masih mengancam rakyat Aceh. “Pemerintah harus bekerja keras untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, namun di saat bersamaan ekonomi masyarakat tetap jalan,” pintanya.
Secara khusus, eks Kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini meminta Gubernur Aceh Nova Iriansyah untuk siap memperjuangkan dan menuntaskan kekhususan Aceh sebagaimana yang telah diamanatkan dalam MoU Helsinki dan UUPA.
“Begitu juga masalah usulan masyarakat terhadap pembangunan Masjid dan Rumah Duafa melalui anggaran pokir DPRA yang tidak lagi disetujui Pemerintah Pusat. Ini perlu langkah bersama antara Eksekutif dan Legislatif, supaya usulan masyarakat Aceh ini bisa tertampung,” pungkasnya.