SinarPost.com, Banda Aceh – LSM GeMPAR Aceh menyorot kegiatan Bimtek peningkatan kapasitas aparatur desa dan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh lembaga Kompak Nusantara, Garuda Media Edukasi dibawah naungan PT Malika Media Kreatif dan Lepenkapi di Bireuen, Aceh.
Ketua GeMPAR Aceh, Auzir Fahlevi SH melalui rilisnya kepada media ini mengatakan, kegiatan Bimtek dan lain-lain yang dilaksanakan lembaga dimaksud hanya bertujuan untuk komersil dan berbasis money oriented semata.
Bahkan Auzir menduga, kegiatan yang dilaksanakan berbasis money oriented secara terorganisir, sistematis dan massif itu ada keterlibatan elite pejabat tertentu di Bireun dan oknum pejabat instansi vertikal
“Kegiatan Bimtek atau apapun namanya yang telah dilaksanakan di Bireun mulai Bimtek di Banda Aceh yang diadakan oleh Kompak Nusantara, Garuda Media Edukasi dan Lepenkapi merupakan kegiatan yang cukup terorganisir, sistematis dan massif. ini tentu saja melibatkan elit pejabat di Bireun dan oknum pejabat instansi vertikal karena mustahil tanpa keterlibatan mereka kegiatan itu berjalan mulus dan mau tidak mau terpaksa diikuti oleh Keuchik dan Perangkat Desa lainnya,” kata Auzir.
Auzir melanjutkan bahwa Pemkab Bireuen Terutama Bupati Muzakkar seolah-olah tidak tahu menahu dan buang badan terhadap perihal kegiatan itu semua. Sebagai Kepala Daerah, menurut Auzir, Bupati Bireuen patut dinilai telah mengabaikan instruksi Mendagri Nomor 1 tahun 2020 tentang refocusing anggaran dan nyata-nyatanya hari ini dana desa di Bireuen telah dipaksakan untuk dihabiskan pada kegiatan Bimtek “cilet-cilet” serta terkesan formil semata.
“Padahal Bireuen sebagai daerah zona merah Covid-19 harus mampu mengorganisir dan menggerakkan partisipasi perangkat desa secara kolektif melalui Apdesi atau Forum Keuchik Kecamatan terkait penggunaan dana desa yang harus dimaksimalkan untuk realisasi BLT kepada warga masyarakat dan penanganan Covid 19. Jangan sampai nanti ada tuduhan dari publik bahwa aktor intelektual kegiatan Bimtek adalah Bupati Bireuen, ini amat kita sayangkan,” tuturnya.
Auzir menambahkan, perangkat desa memang dituntut untuk cerdas dan pintar melalui kegiatan pendampingan Bimtek dan lain-lain, tapi hal itu hendaknya dilakukan dengan pola manajemen yang benar dan tidak mark up anggaran.
“Kalau tujuannya baik tentu kita apresiasi, tapi kalau tujuannya hanya sekedar mencari “pundi” ya wajar kita kritisi,” demikian pungkas Auzir Fahlevi.