SinarPost.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (Ratas), mengenai Rancangan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021, melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa (28/7).
Beberapa Arahan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi adalah sebagai berikut:
Pertama,Presiden mengingatkan bahwa situasi ekonomi global berkembang sangat dinamis, penuh dengan ketidakpastian. Ia menambahkan bahwa beberapa lembaga keuangan dunia juga selalu merevisi prediksi-prediksi atas pertumbuhan ekonomi global di tahun 2020 maupun perkiraan di 2021 yang artinya masih penuh dengan ketidakpastian.
”Meskipun di tahun 2021 International Monetary Fund(IMF), Bank Dunia, maupunOrganisation for Economic Co-operation and Development(OECD) meyakini bahwa perekonomian akan mulai tumbuh positif di tahun 2021 dan bahkan IMF memperkirakan ekonomi dunia akan tumbuh 5,4%,” tutur Presiden.
Perkiraan tersebut, menurut Presiden, sangat tinggi karena Bank Dunia hanya 4,2%, OECD 2,8 sampai 5,2% dan kalau perkiraan ini betul Indonesia akan berada pada posisi ekonomi yang juga mestinya di atas pertumbuhan ekonomi dunia. ”Indonesia juga diproyeksikan masuk ke kelompok dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah Tiongkok. Ini juga kalau proyeksi ini benar saya kira patut kita syukuri,” kata Presiden.
Namun demikian, Presiden berharap semua tetap waspada kemungkinan dan antisipasi terhadap risiko terjadinya gelombang kedua (second wave) dan masih berlanjutnya ketidakpastian ekonomi global di tahun 2021.
Kedua, Presiden meminta angka-angka indikator ekonomi makro harus betul-betul dikalkulasi dengan cermat, hati-hati, optimis tapi juga harus realistis dengan mempertimbangkan kondisi dan proyeksi terkini.
”Kita juga harus memastikan prioritas untuk 2021 dan juga pelebaran defisit untuk APBN 2021 yang difokuskan dalam rangka pembiayaan kegiatan percepatan pemulihan ekonomi dan sekaligus penguatan transformasi di berbagai sektor. Terutama reformasi di bidang kesehatan, reformasi pangan, energi, pendidikan, dan juga percepatan transformasi digital,” ungkap Presiden.
Ketiga, APBN hanya berkontribusi kurang lebih 14,5% pada produk domestik bruto (PDB). Oleh sebab itu, Presiden meminta dalam situasi krisis seperti ini belanja pemerintah menjadi instrumen utama untuk daya ungkit. ”Agar sektor swasta, UMKM bisa pulih kembali, mesin penggerak ekonomi ini harus diungkit dari APBN kita yang terarah, yang tepat sasaran,” jelas Presiden.
Keempat, Presiden menekankan lagi walaupun menghadapi situasi sulit, tidak boleh melupakan agenda-agenda besar dan strategis bangsa, terutama dalam langkah-langkah untuk bisa keluar darimiddle income trap.
”Sejak 1 Juli 2020 kita tahu semuanya Indonesia telah masuk meraih predikat padaupper middle income country. Namun, kita tahu tantangan untuk keluar darimiddle income trapini masih besar dan panjang,” pungkas Presiden.
