SinarPost.com, Banda Aceh – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari fraksi Partai Aceh Sulaiman SE mempertanyakan kebijakan Pemerintah Aceh terkait refocusing atau pengalihan anggaran pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh dalam jumlah besar untuk penanganan wabah virus corona (Covid-19).
Sulaiman mempertanyakan hal tersebut lantaran kebijakan Pemerintah Aceh itu dinilainya tidak rasional, terlebih menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Sementara di sisi lain ada mata anggaran seperti proyek multi years dan pengadaan mobil dinas tidak tersentuh.
Sulaiman juga mengaku heran dengan langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Aceh tersebut, yang mengalihkan anggaran Dinas Pendidikan Dayah hingga mecapai Rp 205 miliar. Padahal, Dinas Pendidikan Dayah merupakan sebuah bentuk kekhususan Aceh dalam menopang mutu pendidikan dayah, yang selama ini terabaikan oleh Pemerintah.
“Kenapa harus anggaran dayah yang dikorbankan. Apa Pemerintah Aceh tidak memikirkan nasib-nasib dayah akibat pengalihan anggaran tersebut. Pemerintah Aceh tidak peka dengan pendidikan dayah,” ujar Sulaiman kepada wartawan di Banda Aceh, Minggu (10/5/2020).
“Padahal sumber mata anggaran lainnya seperti proyek multi years yang dialokasikan tahun ini sekitar 400 miliar serta pengadaan mobil dinas ratusan miliar, ada dan tidak tersentuh sama sekali oleh Pemerintah Aceh. Kenapa bukan anggara proyek multi years dan pengadaan mobil dinas yang dialihkan untuk Covid-19, kenapa mesti dana dayah yang dikorbankan,” tegas Sulaima, mempertanyakan.
Trekait proyek multi years, serta alokasi anggaran Covid-19, politisi Partai Aceh tersebut mengaku bahwa Plt Gubernur Aceh Nova Iiansyah sangat tertutup kepada publik, sehingga transparansi Pemerintah Aceh hari ini perlu dipertanyakan.
“Berdasarkan informasi yang kita peroleh anggaran proyek multiyers mencapai Rp 2,7 Triliun dalam masa tiga tahun. Tahun 2020 ini dialokasikan sekitar 400 miliar. Sedangkan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 1,7 triliun, tapi perutukannya tidak dijelaskan kepada pulik,” ujar Anggota Komisi II DPRA ini.
Selain itu, menurut penilaian dia, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Aceh sering menuai polemik di kalangan masyarakat. Baru-baru ini yang menjadi heboh tentu saja masalah bantuan sembako kepada masyarakat Aceh terdampak Covid-19, termasuk masalah warna karung beras (gody bag) yang menuai polemik di kalangan masyarakat.