SinarPost.com, Banda Aceh – Anggota DPR Aceh mendesak pemerintah segera menyalurkan jatah hidup (Jadup) kepada masyarakat Aceh, terutama masyarakat kurang mampu yang selama ini terganggu mata pencahariannya akibat pandemi Corona (Covid-19).
Desakan itu diperkuat dengan adanya himbauan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh kepada masyarakat agar meminimalisir aktivitas diluar rumah sementara waktu serta adanya penerapan jam malam, sehingga banyak warga terutama masyarakat miskin yang bekerja sehari-hari mengais rezeki terhambat aktivitas pencarian nafkahnya.
“Masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas yang berdampak kepada menurunnya pendapatan, bahkan sama sekali tidak ada penghasilannya akibat kebijakan larangan ke luar rumah dan pemberlakuan jam malam. Karenanya pemerintah harus membantu kebutuhan hidup mereka,” ujar Sulaiman di Vanda Aceh, Selasa (31/3/2020) kemarin.
Hal tersebut disampaikan anggota DPR Aceh dari Fraksi Partai Aceh ini seiring banyaknya keluhan masyarakat yang diteeumanya. “Memang di satu sisi, untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 ini harus berdiam diri di rumah masing-masing sesuai dengan anjuran pemerintah, namun di sisi lain aktivitas pencarian nafkah mereka terganggu. Karena itu untuk menjamin hajat hidup rakyat kecil ini pemerintah juga harus hadir. Jangan sampai kebijakan melawan corona membuat rakyat kelaparan,” tegas anggota DPR Aceh dari Aceh Besar itu.
Sulaiman kepada awak media menegaskan, bahwa dirinya secara pribadi sangat setuju dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah berupa imbauan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dengan bekerja dirumah dan menutup segala aktivitas keramaian.
Hal itu, sambung mantan Ketua DPRK Aceh Besar tersebut, kesehatan dan keselamatan merupakan yang paling diutamakan. Namun dampak dari pembatasan itu dinilai sangat luar biasa bagi mareka pekerja serabutan. Itu sebabnya, Anggota Komisi II DPR Aceh ini secara tegas meminta kepada pemerintah untuk segera mencari langkah-langkah konkrit dalam membantu masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
“Mesti segera disalurkan bantuan berupa jatah hudup kepada warga Aceh. Saya pikir itu langkah positif, apakah dalam bentuk barang maupun uang tunai ditransfer,” cetus politisi Partai Aceh ini.
Kepada semua pihak yang terlibat dalam penanganan Covid-19 ini agar tidak berlama-lama dalam mengambil kebijakan terkait jadup untuk warga yang ekonomi menengah ke bawah, karena masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah di tengah mereka, apalagi bulan Ramadhan sudah di depan mata.
“Satu sisi memang semua aturan harus diikuti, agar tidak ada masalah dikemudian hari, namun, perlu adanya kerja ekstra, terutama BPBA agar tidak terlalu santai, agak sedikit berlari kencang,” harapnya.
Politisi partai Aceh ini juga meminta kepada BPBA selaku komender yang ditunjuk oleh Plt Gubernur Aceh dalam penanganan Covid-19 harus belajar banyak atas kesuksesan Dinas Sosial Aceh yang telah berhasil menyelesaikan tugasnya saat Penanganan pemulangan mahasiswa Aceh di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok.
“Sebenarnya, keterlambatan seperti ini tidak harus terjadi, mengingat Issue Corona Virus Jilid Pertama (evakuasi Mahasiswa Aceh di Wuhan-red) sukses dilakukan Dinsos Aceh, nah kali ini Plt Gubernur Aceh mempercayakan BPBA untuk menjadi komender, malah seperti jalan di tempat, rakyat terus menjerit,” katanya.
Kemudian, Sulaiman meminta kepada seluruh jajaran BPBA, terutama Kepala Pelaksana, andai tidak mampu memimpin penanganan ini, silahkan angkat tangan ke Camera, serahkan kepada yang ahlinya. “Masyarakat sudah menjerit akibat mengikuti kebijakan pemerintah selama ini,” tutupnya.
