SinarPost.com, Jakarta – Presiden Jokowi meminta evaluasi secara menyeluruh terkait dengan tata kelola dan efektivitas penyaluran Dana Otsus. Permintaan tersebut disampaikan Jokowi karena angkanya yang sangat besar.
Evaluasi menyeluruh ini, lanjut Jokowi, agar dilihat lagi secara detail bagaimana pengelolaannya, transparansinya, dan akuntabilitasnya dari setiap kucuran Dana Otsus.
”Jadi sangat penting good governance-nya, penyalurannya. Apakah betul-betul sudah ter-deliver ke masyarakat. Apakah sudah tepat sasaran. Output-nya seperti apa. Kalau sudah jadi barang, barang apa,” kata Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas Topik Dana Otonomi Khusus (otsus) Papua, dengan para kabinet kerjanya, di Jakarta, Rabu (11/3/2020).
“Serta yang paling penting harus kita lihat sejauh mana dampaknya. Apakah Dana Otsus telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di Papua maupun Papua Barat,” sambung Presiden Jokowi.
Hal kedua, terkait penyaluran Dana Otsus, Presiden minta betul-betul agar dilakukan sebuah semangat baru, sebuah paradigma baru, sebuah cara kerja baru, supaya dibangun sebuah sistem dan desain baru, cara kerja yang lebih efektif agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat.
Presiden Jokowi juga meminta kebijakan otonomi khusus Papua dan Papua Barat ini dikonsultasikan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua maupun Papua Barat.
”Ini penting sekali, ajak bicara tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di Papua dan Papua Barat sehingga dapat kita rumuskan sebuah kebijakan yang terbaik, yang akan membuat Papua dan Papua Barat semakin maju dan sejahtera,” pungkas Presiden Jokowi.
Hadir dalam rapat terbatas ini Menko Polhukam Mahfud MD, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Ka Bappenas Suharso Monoarfa, Mendagri Tito Karnavian, dan Menkumham Yasonna Laoly.
Kemudian Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Sosial Juliari P Batubara, Menkominfo Jhonny G. Plate, Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, Jaksa Agung ST Burhanudin, Kapolri Jenderal Idham Azis, Kepala BPKP Yusuf Ateh, dan para eselon satu di lingkungan Lembaga Kepresidenan.
