SinarPost.com, Lhokseumawe – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Partai Aceh (DPRA) dari Fraksi Partai Aceh (PA) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Aceh Utara. Salah satu agenda penting adalah melakukan koordinasi dengan Komisi II DPRK setempat perihal kelangkaan pupupk bagi para petani.
Kunjungan kerja para wakil rakyat dari Dapil V ini menyahuti langsung keluhan masyarakat Aceh Utara yang sebelumnya mengeluhkan kelangkaan pupuk di daerah itu. Anggota DPR Aceh dari Fraksi PA yang hadir pada kesempatan ini yaitu Ismail A Jalil (Ayah Wa), Mawardi (Tgk Adek), Tarmizi, Yahdi Hasan, Saiful Bahri, dan Muslem.
Untuk mencari jalan keluar atas problem yang dihadapi masyarakat tersebut, Fraksi Partai Aceh turut berkoordinasi dengan Komisi II DPRK Aceh Utara. Pertemuan berlangsung di ruang Komisi II, Lhokseumawe, Jumat (31/1/2020).
Mawardi atau akrab disapa Tgk Adek dalam kesempatan tersebut menuturkan, fenomenal kelangkaan pupuk yang kerap terjadi di Aceh terutama dalam pendistribusian pupuk kepada masyarakat tentunya perlu dibuat aturan hukum secara khusus di Aceh, dalam hal ini adalah Qanun Aceh yang substansinya memberikan peluang kepada Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) untuk pengelolaan pendistribusian secara langsung kepada masyarakat.
Menurutnya, yang lebih memahami persoalan kebutuhan pupuk disetiap gampong adalah perangkat desa itu sendiri. Di sisi lain pengawasan pendistribusian pupuk subsidi juga bisa tepat sasaran. “Selama ini pendistribusian pupuk kerap mengalami hambatan dikarenakan pengawasan pendistribusian yang kurang optimal dan cenderung dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Belum lagi jumlah pupuk yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Hal yang sama juga diutarakan oleh Saiful Bahri. Menurutnya, kelangkaan pupuk di Aceh Utara tidak hanya terjadi pada tahun ini saja, akan tetapi sudah terjadi di tiap tahunnya. “Jika pola ini terus saja terjadi maka tidak akan ada perubahan dimasa yang akan datang. Maka masyarakat akan terus dirugikan,” imbuhnya.
Dalam hal ini, Fraksi Partai Aceh meminta kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Aceh untuk menambah kuota ketersediaan pupuk di Aceh Utara, termasuk untuk kabupaten/kota lain yang memiliki areal persawahan besar di Aceh. “Disamping itu, juga perlunya peningkatan jalan produksi pertanian di Aceh Utara seperti Keude Beureghang – Sidomulyo – Alue Embang Barat – Bandar Seulamat – sampai dengan Krueng Tuan. Lebih kurang 15 km,” pungkas Saiful Bahri.
Ismail A Jalil (Ayah Wa), pada pertemuan tersebut, selain membahas solusi kelangkaan pupuk, juga sempat menyinggung tentang Kekeringan yang melanda Aceh akhir-akhir ini yang menyebabkan kurangnya ketersediaan air di persawahan. Ayah Wa turut meminta Pemkab Aceh Utara untuk mengoptimalkan sumber air yang ada seperti halnya mengotimalkan fungsi waduk dan pompa air sungai, serta mengoptimalkan fungsi kujruen blang di Aceh Utara.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRK Aceh Utara, Ismed Nur Aj. Hasan menuturkan bahwa kelangkaan pupuk di Aceh Utara bukan hanya terjadi tahun ini saja namun sudah berlangsung bertahun-tahun. Karenanya, ia sangat mengapresiasi respon Anggota DPR Aceh terkait kelangkaan pupuk di Aceh Utara. Ismed berharap, Anggota DPR Aceh dari Fraksi Partai Aceh, khususnya yang berasal dari Dapil V (Aceh Utara – Lhokseumawe) untuk dapat membantu mencarai solusi perihal kelangkaan pupuk yang dialami oleh masyarakat.
“Masalah kelangkaan pupuk ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Harapan kita masyarakat Aceh Utara kepada rekan-rekan, bapak-bapak dari DPRA untuk meminta kuota lebih. Karena kami juga sudah duduk dengan Dinas Pertanian, duduk dengan Disnas Perindagkop, jadi butuh pupuk kita sekitar 24 ribu ton namun yang tersedia hanya 12 ribu ton. Jadi harapan-harapan itulah yang mungkin kita harapkan pada rekan-rekan DPRA untuk meminta pasokan atau kouta lebih baik pada Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Pusat,” pungkasnya.
