SinarPost.com, Jakarta – Rencana pemerintah untuk mencabut subsidi LPG 3 kg pada pertengahan 2020 mendatang ditentang oleh banyak pihak. Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Saadiah Uluputty ikut buka suara. Menurutnya rencana pencabutan subsidi LPG 3 kg terlalu dipaksakan.
“Ada apa? Pemerintah tidak memikirkan efek kepada masyarakat bawah termasuk pedagang kecil yang terdampak langsung atas rencana ini. Kelompok ini menjadi pengguna paling rentan,” sebut Saadiah Uluputty, di Jakarta, Senin (20/1/2020).
Saadiah meminta agar pemerintah arif serta beri perhatian sungguh-sungguh. “Mereka wong cilik seharus diberi perhatian. Negara harus hadir. Iuran BPJS baru saja naik. Jangan beri beban yang kian memberatkan ekonomi rakyat kecil dengan mencabut subsidi elpiji 3 kg,” tandas Saadiah.
Menurut Kementerian ESDM, opsi pencabutan subsidi diikuti dengan skema uji coba penyaluran elpiji 3 kg atau gas melon secara tertutup. Uji coba ini nantinya melalui mekanisme dana subsidi yang langsung masuk ke rekening penerima subsidi. Namun skema ini diragukan karena rencana pencabutan subsidi tidak diikuti oleh akurasi data yang valid dan terverifikasi.
