SinarPost.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya membangun kepercayaan publik, baik di dalam negeri dan luar negeri. Hal itu mensyaratkan stabilitas politik, ekonomi dan keuangan.
“Kepercayaan publik inilah yang terus kita bangun dan kita lakukan di setiap kegiatan. Sehingga stabilitas politik, ekonomi dan keuangan menjadi hal yang mutlak,” ujar Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2020, di Ritz Charlton, Jakarta, Kamis (16/1/2020).
Helat tahunan OJK ini dihadiri para pimpinan lembaga negara, para duta besar negara sahabat, Menteri Kabinet Indonesia Maju, kepala daerah, para pimpinan pondok pesantren dan pelaku jasa industri keuangan.
Jokowi menilai, problem dasar dalam membangun kepercayaan publik itu di antaranya masih banyak peraturan dan perundangan baik UU, peraturan pemerintah hingga peraturan daerah yang menjadi penghambat. Karena, pemerintah akan merevisi 78 UU yang dinilai mempengaruhi ekonomi.
“Kita sudah mengusulkan dan mengajukan ke DPR terkait omnibus law. Ada 78 UU yang didalamnya terdapat 1244 pasal yang akan kita revisi,” ujar Jokowi.
“UU tersebut dinilai menghambat kecepatan kita dalam bergerak dan memutuskan setiap respon yang terjadi dan mempengaruhi ekonomi kita,” sambung Jokowi.
Jokowi menambahkan bahwa hal ini sudah disampaikan ke DPR dan meminta untuk segera diselesaikan. “Saya akan angkat dua jempol bila DPR mampu menyelesaikannya dalam 100 hari. Kalau hal ini selesai maka akan terjadi perubahan sangat besar sekali dalam ekonomi kita,” jelasnya.
Diakhir sambutannya Jokowi juga menyingung soal ibu kota baru. Jokowi menegaskan bahwa ibu kota baru bukanlah memindahkan gedung dan bangunan pemerintahan.
“Yang ingin kita pindahkan adalah sebuah perubahan pola pikir, pola kerja dan sistem. Sehingga semua mengikuti sistem yang ada. Jangan berfikir kita memindahkan gedung dan lokasi. Lebih detailnya setelah perencanaan selesai akan saya sampaikan,” tandas Jokowi.
