SinarPost.com, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai, kasus masuknya kapal-kapal China di kawasan Natuna meledak ketika direspon dengan serius oleh beberapa Menteri pada jajaran Kemenkopolhukam.
Pemerintah menurutnya harus mengambil langkah sesuai dengan jalur diplomatik dalam menyikapi kasus Natuna. DPR RI akan memberikan dukungan kepada Pemerintah terkait anggaran pertahanan kedepannya.
“Saya kira ini sedikit banyak salah paham denganstatementPak Luhut. Nah, tetapi kan kalaupun kemudian ada yang merespon negatifstatementPak Luhut itu kan biasa saja, itu masukan juga buat Pemerintah, tetap serius dan saya kira kalau lihat Pak Jokowi datang langsung ke sana (Natuna), itulah bentuk keseriusan kita,” ujar Arsul kepada Parlementaria, Kamis (9/1/2020).
Tak hanya itu, menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, apa yang telah dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan jajarannya sudahon the trackpada sisi jalur diplomatik. Namun demikian, TNI juga melakukan hal yang sama atau sudahon the trackdengan meningkatkan kehadiran. Jadi ada dua jalur yang diperlukan, jalur diplomatik dan jalurphysical presenceatau kehadiran fisik.
Menurut Arsul, kehadiran nelayan dan pengawalan TNI AL, Bakamla dan pihak terkait lainnya di Natuna juga sangat diperlukan. “Sepemahaman saya, dalam prinsip hukum Internasional itu berkaitan juga denganphysical presenceuntuk menunjukkan penguasaan satu negara terhadap kawasan tertentu,” ucap Arsul.
Legislator Dapil Jawa Tengah X ini menegaskan, Pemerintah juga tidak bisa memberikanstatementasal begitu saja. Kasus Natuna ini terjadi bukan sebagai pelanggaran teritori atau wilayah Indonesia, tetapi pelanggaran ZEE (Zona Ekonomi Ekslusif), sehingga Pemerintah harus proporsional dalam memberikan sikap.
