SinarPost.com, Jakarta – Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyayangkan sikap lembek Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto terkait sengketa perairan Pulau Natuna dengan China.
“Pak Prabowo sebagai Menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng, santai. Sikapnya harus tegas dan punya wibawa. Kalau lembek, santai santai, maka bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap,” ujar Kholid di kantor DPP PKS, Sabtu (4/1/2019).
Sikap politik luar negeri Indonesia jelas terkait klaim ZEE di wilayah Laut Natuna dan Laut Tiongkok Selatan. Indonesia berpegang teguh kepada hukum Internasional dalam UNCLOS 1982 dan keputusan pengadilan arbitrase PBB terkait klaim negara-negara di Laut Tiongkok Selatan.
“Presiden Jokowi harus bersikap jelas dan tegas.Tiongkok sebagai bagian komunitas internasional, harus menghormati norma dan hukum internasional yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa-bangsa di dunia,” tutupnya.
Pun demikian, Muhammad Kholid menilai Menteri Luar Negeri RI Retno B Marsudi sudah bersikap tegas yang memprotes keras kebijakan Tiongkok yang mengklaim sepihak kedaulatan wilayah Zone Ekonomi Ekslusif Indonesia di laut Natuna.
“Jika sudah menyangkut kedaulatan negara, Pemerintah harus bersikap keras dan tegas. Tidak boleh lembek. Meskipun kepada negara sahabat seperti Tiongkok,” paparnya.
Kholid mengapresiasi respons tegas Menlu yang mengirimkan nota protes ke pemerintah Tiongkok sebagai komitmen serius Pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah negara.
