SinarPost.com, Banda Aceh – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, La Nyalla Mahmud Matalitti bersama anggota DPD RI asal Dapil Aceh, Abdullah Puteh, Fadhil Rahmi, dan Sudirman (Haji Uma) melakukan pertemuan dengan petinggi Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) di kantor BPMA, Banda Aceh, Kamis (2/1/2020)) siang.
Usai pertemuan, Wakil Ketua Komite II Abdullah Puteh yang mewakili Ketua DPD RI kepada awak media menjelaskan bahwa pertemuan tersebut dalam rangka kunjungan kerja DPD RI ke Aceh.
Dalam pertemuan itu, katanya, BPMA adalah salah satu lembaga kunci dalam menopang perekonomian Aceh, karenanya DPD RI ingin mendengar langsung penjelasan dari pejabat BPMA apa saja yang telah dilakukan, dan hambatan apa yang selama ini dihadapi. Menurutnya, selama ini informasi yang didengar BPMA masih dirundung sejumlah masalah terutama di bagian birokrasi.
“BPMA adalah salah satu lembaga kunci bagi pertumbuhan dan peningkatan perekonomian Aceh hari ini dan kedepannya. Seperti kita ketahui bahwa lembaga ini (BPMA) sangat strategis, tapi masih baru. Karena itu DPD RI ingin memperkuat lembaga ini, sehingga semua hambatan-hambatan yang yang ada selama ini terutama di birokrasi bisa dipercepat,” katanya.
“Kalau ada hambatan di birokrasi, ini akan kita laporkan langsung kepada Presiden agar dipercepat, supaya BPMA ini bisa lebih kencang lagi kedepannya. Itu saja,” jelas Abdullah Puteh.
Mantan Gubernur Aceh ini menuturkan, berdasarkan keterangan Kepala BPMA, diketahui bahwa ada beberapa aspek masalah birokrasi yang masih menjadi kendala BPMA dalam menjalankan tugasnya.
“Kelihatannya ada beberapa kisruh di birokrasi. Ada sampai empat kasus. Oleh Pak Ketua (DPD RI) dimintakan tadi agar diinventarisir (masalah yang ada), kemudian kita bawakan untuk segera kita bahas di RDPU dengan Menteri ESDM. Itu yang pertama,” ungkap Abdullah Puteh.
Yang kedua, lanjut Senator asal Aceh ini, Pak Nyala (Ketua DPD RI) menyatakan tadi bahwa DPD RI akan oll out mendukung BPMA sehingga berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Abdullah Puteh, BPMA selama ini belum berjalan dengan baik.
“Belum. Belum berjalan dengan dengan baik. Yaitu persoalannya di birokrasi seperti yeang telah disebutkan tadi. Misalnya di Blok B, dimana masalah perizinan seperti masih tumpang tindih,” sebut Abdullah Puteh, menjawab wartawan.
“Ini semua harus dicarikan solusinya. Dan DPD RI siap untuk membantu BPMA ini agar berjalan sesuai harapannya, sehingga akan menguntungkan masyarakat Aceh khususnya di sektor lapangan pekerjaan,” pungkasnya.
