SinarPost.com, Jakarta – Menteri Keuangan (menkeu) Sri Mulyani Indrawati membeberkan bibit-bibit radikalisme di institusinya karena ada pegawai yang mulai memperlihatkan sikap eksklusivitas dan intoleransi.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menilai Pemilu 2019 menjadi gerbang masuknya radikalisme di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akibat adanya praktik politik identitas yang dimainkan dalam kontestasi politik itu.
“Menjelang pemilu kemarin karena salah satu kontestasi itu menggunakan politik identitas, ini menyebabkan banyak sekali rembesan kepada para birokrat kita meskipun seharusnya netral tapi mereka punya aspirasi politik, itu satu,” kata dia di Ritz-Carlton, Pasific Place, Jakarta Selatan, Minggu (22/12/2019).
Hal itu disampaikannya dalam acara Perempuan Hebat untuk Indonesia Maju yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Padahal menurut dia, seharusnya ASN bisa bersikap netral, tak berpihak kemanapun. Tentu saja bukan pekerjaan mudah menyadarkan aparatur sipil negara bersikap netral.
Dirinya menjelaskan bahwa surat edaran menteri pun belum tentu langsung mempan membuat ASN menjadi netral.
“Ini adalah sesuatu yang tidak bisa hanya mengatakan surat edaran, putusan bahwa kalian harus netral, selesai dan kemudian mereka netral. Kita perlu melakukan banyak sekali dialog,” pungkasnya.
[Sumber : Detik.com]