SinarPost.com, Banda Aceh – Upaya Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang ingin membeli empat pesawat N219 buatan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) senilai Rp 336 miliar yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) menuai pro kontra di kalangan masyarakat Aceh. Ada yang mendukung, ada juga yang mengkritik habis-habisan.
Kesepakatan pembelian empat pesawat tersebut telah dilakukan penandatangan nota kesepahaman atau MoU antara Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (Persero) Elfien Goentoro dan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah, di Bandung, Senin (9/12/2019) lalu, dengan jangka waktu hingga 2022. Selain itu, dalam MoU ini juga disepakati Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengoperasian Angkutan Udara di Aceh.
Menanggapi polemik tersebut, Ketua Fraksi Partai Aceh (PA) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tarmizi Panyang meminta Plt Gubernur Nova Iriansyah untuk mengevaluasi kembali kebijakan pembelian pesawat N219 itu.
Ia menuturkan, Aceh pada prinsipnya memang butuh pesawat untuk memperlancar transporatsi ke daerah-daerah yang sulit dijangkat melalui darat seperti Aceh Tengah, Aceh singkil, Sabang, Nagan Raya, dan Simeulue. Pun demikian, katanya, saat ini seharusnya Plt Gubernur fokus dulu terhadap pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, serta rumah dhuafa, yang menyentuh langsung dengan masyarakat bawah.
“Bila infrastruktur penunjang masyarakat kelas bawah selesai, kemudian baru memikirkan pembelian pesawat untuk memperlancar konektivitas udara di seluruh wilayah Aceh, yang juga akan menarik minat investor dan wisatawan ke Aceh,” ujar Tarmzi Panyang menjawab wartawan di Banda Aceh, Jumat (13/12/2019).
Menurutnya, masyarakat Aceh sejatinya mendukung kebijakan pembelian pesawat untuk mempercepat kemajuan Aceh, namun ada penolakan dari sebagian kalangan lantaran infrastruktur penunjang masyarakat bawah belum selesai. Dalam persepsinya, jika persoalan rakyat selesai, maka masyarakat Aceh pasti akan mendukung penuh kebijakan Plt Gubernur Aceh itu.
“Dulunya masyarakat Aceh mau jor-joran menyumbang harta mereka untuk membelikan pesawat ke Pemerintah Republik Indonesia, masak pembelian pesawat melalui APBA untuk mendukung pembangunan Aceh sendiri tidak,” imbuhnya.
Artinya, lanjut Tarmizi Panyang, masyarakat Aceh pasti akan mendukung kebijakan Pemerintah Aceh membeli pesawat, dalam hal ini Plt Gubernur Nova Iriansyah, andai pembangunan infrastruktur kepentingan masyarakat kelas bawah sudah terpenuhi. Jadi saran saya, Pak Nova fokus dulu terhadap pembangunan infrastruktur kepentingan masyarakat bawah,” tambahnya.
Dalam hal ini, politisi Partai Aceh tersebut meminta Plt Gubernur Nova Iriansyah agar mendengar keluhan masyarakat Aceh kelas bawah untuk mengevaluasi kembali kebijakan pembelian pesawat. Selain itu, lanjut Tarmizi, Plt Gubernur juga harus membuka diri membahas masalah pembangunan Aceh dengan Lembaga Legislatif (DPRA), termasuk pembelian pesawat yang mendapat persetujuan bersama dengan DPRA.
“Kalau pihak Eksekutif jalan sendiri tanpa melibatkan DPRA, maka akan ada pertentangan-pertentangan yang muncul kemudian hari. Pasalnya masyarakat meluapkan kritikannya ke DPRA, ya tentu Legislatif tidak akan diam diri dalam menyikapi aspirasi masyarakat,” tutur Legislator asal Dapil Aceh Utara – Lhokseumawe itu.
“Jadi Eksekutif (Gubernur) dan Legislatif (DPRA) kedepannya harus bersinergi dalam membangun Aceh, tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Apalagi terkait kebijakan atau programmulti years yang membutuhkan anggaran besar, ya sudah seharusnya ada persetujuan bersama dengan DPRA,” pungkasnya.
