SinarPost.com, Banda Aceh – Wacana yang mencuat di kalangan beberapa elit dayah di Aceh terkait keberadaan Dinas Pendidikan Dayah Aceh dalam komisi di DPRA ditanggapi beragam oleh Aktivis Dayah di Aceh.
Salah satunya disampaikan oleh Tgk. Irfan Siddiq, S.HI, Pengurus Dayah yang juga mantan Aktivis Rabithah Thaliban Aceh. Dalam siaran pers yang diterima SinarPost.com, Jumat (6/12/2019), Tgk Irfan menyebut bahwa Dinas Pendidikan Dayah merupakan salah satu SKPA istimewa di Aceh sehingga sepatutnya mendapat tempat istimewa di Lembaga Legislatif.
“Dinas Dayah adalah adalah SKPA Istimewa di Aceh, maka sudah selayaknya diperlakukan secara istimewa baik secara keberadaannya di DPRA maupun secara anggaran. Maka biarkan saja Dinas Dayah berada di Komisi Keistimewaan (Komisi 7) seperti saat ini,” tegas Tgk Irfan.
Menurutnya, persoalan plot anggaran di DPRA tidak menjadi masalah besar bagi kalangan aktivis dayah. Karena, dimanapun keberadaannya (Dinas Dayah) harus tetap di istimewakan.
“Dinas Dayah hanya ada di Provinsi Aceh. Ini adalah satu keistimewaan yang harus dijaga. Terkait penambahan anggaran, tidak masalah ia berada di komisi mana, legislatif dan eksekutif serta stakholder terkait hanya perlu membangun komunikasi yang baik untuk menjaga agar Dinas Dayah selalu istimewa, khususnya dalam segi anggaran,” tambahnya.
Aktivis Dayah ini juga mengatakan bahwa terlalu naif jika beberapa elit dayah hanya fokus pada kebijakan anggaran untuk Dayah atau Dinas Dayah khususnya.
“Wacana memindahkan Dinas Dayah ke komisi Pendidikan saya pikir terlalu naif, apalagi alasannya sekedar plot 30% anggaran dari dana Pendidikan. Kita hanya perlu membangun bergaining politik yang tepat dengan eksekutif dan legislatif sehingga anggaran pro Dayah bisa maksimal,” ujarnya.
Menurut analisanya, Tgk. Irfan meminta agar Dinas Dayah tetap berada di Komisi 7 yang menangani bidang Keistimewaan Aceh. Sehingga, tidak hanya sekedar istimewa secara anggaran tapi juga istimewa secara kebijakan yang pro Pendidikan Dayah.
“Kita hanya butuh membangun bergaining politik yang tepat sasaran, khususnya dengan eksekutif dan legislatif untuk pressure anggaran lebih baik bagi kepentingan pendidikan Dayah. Apalagi, di Parlemen sudah ada Fraksi PKB-PDA yang notabene berasal dari kalangan dayah serta partai pengusung Pemerintah (seperti PKB dan PDA serta Parlok dan Parnas lainnya), kenapa elit dayah harus gengsi membangun nilai tawar dengan mereka,” tanya Tgk. Irfan menutup siaran persnya.
