SinarPost.com, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk melakukan segala upaya membebaskan tiga nelayan Warga Negara Indonesia (WNI) yang diculik dan disandera oleh kelompok Abu Sayyaf.
Diketahui, tiga WNI yang bekerja sebagai nelayan kapal ikan di Malaysia ini disandera kelompok Abu Sayyaf sejak September 2019 di wilayah Filipinan. Ketiga nelayan tersebut yaitu Maharuydin Lunani (48) beserta anaknya, Muhammad Farhan (27) dan Samiun Maneu (27). Mereka diculik dari kapal mereka saat tengah melaut mencari ikan di perairan Tambisan, Lahad Datu, Sabah, Malaysia.
“Yang utama, saya menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa ini. Dalam catatan kami, peristiwa penculikan ini bukan yang pertama tapi kejadian yang terus berulang. Tentunya kami mendesak agar Kemlu melakukan segala upaya untuk membebaskan mereka karena pelindungan terhadap WNI di luar negeri adalah ranah kerja Kemlu,” ujar Farhan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/11/2019).
Politisi Partai NasDem ini kemudian memaparkan data terkait penculikan yang menimpa WNI. Selama lima tahun terakhir, total ada 43 kasus penculikan WNI di mana 36 di antaranya terjadi wilayah perairan Filipina Selatan. Dari 36 kasus tersebut, 1 WNI meninggal. Motifnya selalu ekonomi dimana uang tebusan akan mereka pergunakan untuk mendanai tujuan gerakan politik mereka.
Farhan menegaskan bahwa pelindungan terhadap WNI merupakan salah satu agenda kerja prioritas Kemlu 2019-2024. Ia juga meminta Pemerintah Daerah asal WNI yang disandera tersebut untuk pro-aktif mengadvokasi dan memberi informasi kepada keluarga sandera agar mereka tetap merasa tenang.
Dalam upaya pembebasan sandera ini, Farhan juga mendorong Kemlu berkoordinasi dengan Pemerintah Malaysia dan Filipina baik kementerian luar negeri maupun angkatan perangnya. “Kementerian Luar Negeri agar berkoordinasi dengan otoritas Malaysia dan Filipina. Dengan Malaysia karena penculikan terjadi di perairan Sabah, Filipina karena penculiknya berafiliasi dengan Abu Sayyaf di Filipina,” serunya.
Sementara itu, terkait permintaan tebusan Farhan tegas menolak pemerintah untuk memenuhinya dan sebaliknya menyarankan untuk menekankan kekuatan diplomasi atau bahkan militer jika perlu. “Kalau kita patuhi permintaan tebusan itu, nanti akantumanke mereka. Mereka akan terus mengulang aksi penculikan sebagai sumber dana cepat dan besar bagi tujuan kelompok mereka,” lanjutnya.
Di samping itu Anggota DPR RI dapil Jabar 1 ini juga menjelaskan bahwa pemenuhan tebusan hanya menunjukkan bahwa militer Indonesia terkesan lemah. Farhan menerangkan bahwa militer RI merupakan salah satu angkatan perang terkuat di wilayah Asia dan meyakini TNI sanggup dengan cepat membombardir tempat persembunyian Abu Sayyaf dan membebaskan Sandera.
Namun demikian, Farhan menjelaskan bahwa opsi militer itu tidak dapat dilakukan secara serampangan. Untuk itu ia mengaku akan terus memantau perkembangan. “Indonesia sangat menghormati wilayah dan kedaulatan Filipina. Militer kita hanya bisa bertindak apabila diijnkan oleh pemerintah Filipina. Kita akan pantau dan tanyakan kepada Kemlu sebagai Mitra kerja Komisi I DPR RI,” pungkasnya.
