SinarPost.com, Jantho – Ketua Fraksi Partai Aceh (PA) DPRK Aceh Besar, Juanda Djamal mengharapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun 2020 yang sedang digodok harus fokus terhadap sektor riil dan benar-benar berpihak terhadap kepentingan masyarakat, baik dalam bentuk infrastruktur maupun pengembangan ekonomi.
Juanda menegaskan bahwa fokus APBK 2020 terhadap sektor riil menjadi sangat penting untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di Aceh Besar. Sektor riil adalah sektor yang berhubungan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat yang keberadaannya dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
“Fraksi Partai Aceh, sesuai dengan amanat partai ya, kita akan fokus mendorong kebijakan Pemerintah Aceh Besar agar orientasi penggunaan anggarannya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ini menjadi fokus utama kita Partai Aceh baik yang ada di Banggar, maupun Komisi-komisi agar mendorong pembahasan anggaran benar-benar terfokus pada sektor riil. Pembangunan ekonomi masyarakat ini menjadi solusi terhadap kemiskinan maupun pengangguran di Aceh Besar,” kata Juanda Djamal saat dijumpai di sela-sela pembahasan APBK 2020 antara Banggar dengan tim Pemerintah Aceh Besar di Gedung Dekranasda, Jalan Blang Bintang, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Jumat (22/11/2019).
“Jadi kita berharap semua institusi di Aceh Besar baik Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas PUPR, kemudian apakah itu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, dan lain sebagainya, kita mendorong dinas-dinas tersebut sesuai dengan tupoksinya masing-masing supaya usulan programnya lebih menitik beratkan terhadap kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, bukan sifatnya atas kepentingan birokrat dan pegawai,” tambahnya.
Pada kesempatan ini, Juanda Djamal yang juga menjabat Anggota Komisi I dengan membidangi Pemerintahan dan Hukum menegaskan, pihaknya di DPRK hendak memastikan bahwa tahun 2020 masalah perencanaan baik yang berhubungan dengan infrastruktur dan lain sebagainya dapat dibangun dari sekarang sehingga tahun 2021 pembangunan Aceh Besar akan lebih terarah dan tepat sasaran. Terkait hal ini, katanya, data dan dokumen perencanaan menjadi sangat penting.
“Kalau pun nantinya anggaran APBK kita tidap dapat memenuhi pembangunan tersebut, maka kita dari pihak Legislatif dan Eksekutif akan melakukan advokasi bersama untuk mengakses APBA misalnya, atau tidak tertutup kemungkinan akan mengkorelasikan dengan APBN yang menurut kita sangat terbuka, dan semestinya baik Eksekutif maupun Legislatif jangan hanya memfokuskan pada APBK. Hebatnya kita ketika kita bisa membawa pulang APBA dan APBN,” demikian Juanda Djamal.