SinarPost.com, Jakarta – Bagi anda yang pernah diserang suatu penyakit, berhadapan dengan dunia medis dan obat-obatan adalah yang wajib jika menginginkan kesembuhan. Namun berhadapan dengan medis memerlukan biaya yang besar terutama dalam membeli obat-obatan. Apa sebabnya?
Negara kita tercinta ini (Indonesia) sejatinya adalah negara yang kaya akan hasil alamnya termasuk yang berhubungan dengan farmasi atau obat-obatan. Namun terkadang masyarakat kita kesulitan memperoleh obat-obat yang dibutuhkan untuk kesembuhan penyakitnya lantaran harga obatnya yang selangit.
Tingginya harga obat di negara kita disebabkan karena peralatan medis dan bahan bakunya yang hampir 100 persen adalah barang impor. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Program Kesehatan Nasional, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/11) sore.
“Laporan yang saya terima, 95% bahan baku obat masih tergantung pada impor. Ini sudah enggak boleh lagi dibiarkan berlama-lama,” kata Jokowi.
Untuk itu, Presiden Jokowi meminta diperbesar skema insentif bagi riset-riset yang menghasilkan temuan obat maupun alat kesehatan terbaru dengan harga yang kompetitif dibandingkan produk-produk impor. “Tolong ini juga digarisbawahi. Dan selanjutnya hasil riset itu disambungkan dengan industri penghasil alat kesehatan di dalam negeri,” pintanya.
Presiden Jokowi juga meminta agar keruwetan regulasi yang menjadi kendala di industri farmasi dan alat-alat kesehatan dipangkas sebanyak-banyaknya, disederhanakan, sehingga industri farmasi dalam negeri bisa tumbuh dan masyarakat bisa membeli obat dengan harga yang lebih murah.
Adapun rapat terbatas dimaksud dihadiri oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah.
kemudian Mendikbud Nadiem Makarim, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Desa, PDT, dan Trasmigrasi Abdul Halim Iskandar, Mensos Juliari Batubara, Menkominfo Johny G. Plate, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Mendag Agus Suparmanto, Menteri PPPA Gusti Ayu Bintang Darmavati, dan Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro.
