SinarPost.com, Banda Aceh – Pemerintah Aceh mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2019 untuk pengadaan mobil di sejumlah SKPA (Satuan Kerja Perangkat Aceh) mencapai Rp100 miliar lebih.
Hal ini diketahui berdasarkan hasil temuan Lembaga Kajian Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS) dari laman publikasi situs pemerintah SIRUP LKPP (www.sirup.lkpp.go.id) dimana tertera pengadaan mobil dinas yang nominalnya sangat fantastis.
“Sangat mengejutkan karena kami menemukan hampir seluruh SKPA melakukan pengadaan mobil dinas yang nominalnya mulai ratusan juta sampai miliaran rupiah,” kata Direktur IDeAS,
Munzami Hs melalui keterangan tertulisnya yang dikirim ke SinarPost.com, Minggu (17/11/2019).
IDeAS mencatat, ada 172 unit mobil dinas yang dibeli melalui APBA dan APBA-P 2019 dan tersebar di 33 SKPA. “Itu tidak termasuk pengadaan mobil Ambulance, mobil Pemadam Kebakaran, mobil Pustaka Keliling, dan sebagainya. Pengadaan mobil ini tidak kita masukkan karena berkebutuhan khusus,” ungkapnya.
Sebelumnya publik Aceh sempat heboh setelah terkuaknya pengadaan barang untuk KADIN Aceh yang mencapai 2,8 miliar dari APBA. “Viralnya alokasi anggaran untuk KADIN tersebut membuat kami mencoba mengakses seluruh pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh seluruh SKPA dalam APBA ataupun APBA Perubahan tahun 2019,” ungkap Munzami Hs.
“Hasil amatan IDeAS, hampir seluruh dinas melakukan pengadaan mobil, mulai dari mobil kepala dinas, kabid, dan sebagainya, mayoritas pengadaan tersebut bersumber dari APBA-P 2019,” papar Munzami Hs.
Dinas terkesan berlomba-lomba menghabiskan realisasi APBA-P melalui pengadaan mobil dinas. Karena itu, pihaknya mempertanyakan urgensi bagi seluruh SKPA sehingga hampir semuanya melakukan pengadaan mobil dinas.
“Perlu dicatat juga, kalau kita bedah pengadaan barang dan jasa di seluruh SKPA, bukan hanya mobil dinas saja, pengadaan kendaraan roda dua, komputer, laptop, camera, dsb, sangat mendominasi realisasi APBA-P 2019. Artinya, anggaran rakyat hanya dijadikan sebagai penunjang kebutuhan hidup birokrasi di Aceh. Sangat minim sekali pos anggaran untuk pemberdayaan masyarakat,” tambahnya.
Munzami menegaskan bahwa IDeAS selalu mengingatkan dan menyoroti Pemerintah Aceh bahwa kondisi kemiskinan di seluruh kab/kota harus menjadi PR utama. Pihaknya mengimbau seluruh elemen masyarakat di Aceh untuk mengawasi bersama realisasinya APBA 2019.
“Kita harus mengawal kinerja SKPA, terutama mengawal kebijakan tata kelola anggaran agar tepat sasaran dan meminimalisir terjadinya penyimpangan atau praktik korupsi yang hingga saat ini masih marak terjadi di Aceh. Jangan yang diurus setiap tahun hanya pembangunan fisik serta pengadaan berbagai kebutuhan hidup dinas,” imbuhnya.
“Di Aceh, belanja untuk aparatur masih sangat tinggi, setiap tahun APBA hanya sebagai instrumen untuk mensejahterakan pegawai dan untuk belanja non-pembangunan lainnya. Akhir kata, APBA saat ini hanya sebagai Anggaran Peumakmu Birokrat Aceh,” demikian pungkas Muzami Hs, Direktur IDeAS.
Daftar lengkap pengadaan Mobil Dinas di lingkup Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2019: