SinarPost.com, Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menetapkan lima Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Penetapan tersebut berlangsung dalam rapat di yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Lima Pimpinan Banggar tersebut terdiri dari 1 orang Ketua dan 4 orang, yaitu Ketua dijabat oleh M. Said Abdullah dari F-PDI Perjuangan. Sementara Wakil Ketua masing-masing atas nama Muhidin Mohamad Said (F-Golkar), Rusdi Mase Mapasesu (F-NasDem), Cucun Ahmad Syamsurijal (F-PKB), dan Edhie Baskoro Yudhoyono (F-Demokrat).
Dasko menyebut, penetapan itu sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 Pasal 427E ayat 1B, dimana Pimpinan Komisi, Banleg, Banggar, BKSAP, MKD dan BURT terdiri dari 1 orang ketua dan paling banyak 4 orang wakil ketua.
“Ketua dan wakil ketua ditetapkan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota setiap fraksi,” ucap Sufmi Dasco di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10).
Dikatakannya, sesuai dengan Rapat Konsultasi Pengganti Banmus tanggal 18 Oktober 2019, salah satunya menyepakati komposisi fraksi-fraksi pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang telah diputuskan secara musyawarah untuk mufakat.
Usai mempersilakan kepada juru bicara fraksi-fraksi menyampaikan nama calon pimpinan Badan Anggaran DPR RI, Dasco kemudian mengumumkan dan menetapkan nama-nama Pimpinan Banggar sesuai usulan fraksi-fraksi sebagaimana telah disebutkan di atas.
Dalam kesempatan tersebut, para Pimpinan Banggar yang baru ditetapkan dipersilakan untuk menempati kursi pimpinan dan menerima palu sidang.
Ketua Banggar terpilih M. Said Abdullah dalam sambutannya berharap agar seluruh Anggota Banggar bersatu dan tidak terkotak-kotak oleh fraksi serta kepentingan yang lain. “Badan Anggaran memang khusus untuk mengawal tentang jalannya pemerintahan, khususnya dibidang perekonomian,” ujar Said Abdullah.
Said menyampaikan, Banggar akan melakukan kunjungan kerja mengingat situasi dan kondisinya yang memang sudah sangat mendesak, yakni terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sudah turun ke daerah-daerah. “Adapun daerah yang dipilih adalah Provinsi Jawa Timur, Palu (Sulawesi Tengah), dan Palembang (Sumatera Selatan),” ungkapnya.
