SINARPOST.COM, BANDA ACEH – Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan RI menyelenggarakan kegiatan kuliah umum di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dengan tema “Menjaga Momentum Pertumbuhan Melalui Kebijakan Pembiayaan APBN”. Kuliah umum ini dilaksanakan dalam rangka kerjasama edukasi DJPPR dan Unsyiah, Rabu (16/10/2019).
Kuliah umum ini merupakan rangkaian kegiatan InFest 2019 (an Inclusive Festival by DJPPR) di Banda Aceh yang dilaksanakan pada 16 – 17 Oktober 2019. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pengelolaan APBN yang dilakukan Pemerintah dan bagaimana Pembiayaan APBN dimanfaatkan secara produktif untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat serta untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan di seluruh tanah air.
Kuliah umum tersebut dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Provinsi Aceh, Safuadi dan dihadiri oleh 300 peserta dari kalangan Dosen dan Mahasiswa Unsyiah. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Dr. Ir. Marwan.
Dalam sambutannya Kepala Kantor Wilayah DJBC Provinsi Aceh mengajak semua peserta untuk kembali pada amanat para Pendiri Bangsa yang tertuang dalam konstitusi negara. Menurutnya Pemerintah berkomitmen menjaga APBN dalam mendorong terwujudnya cita-cita bangsa.
“Pemerintah berkomitmen untuk menjaga APBN agar mampu menjadi alat pendorong terwujudnya cita-cita mulia ini”, demikian disampaikan dalam sambutannya.
Safuadi berharap, melalui kuliah umum ini mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa dan civitas akademika lain tentang peranan pembiayaan APBN, pengelolaanya dan pemanfaatannya sehingga bisa bersama-sama mengawal dan untuk membantu dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.
Sementara Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Heri Setiawan selaku pembicara tunggal memberikan gambaran fundamental perekonomian Indonesia, peran pembiayaan dalam pembangunan Indonesia dan pembiayaan APBN 2019. Heri mengatakan bahwa ditengah kondisi global yang kurang menguntungkan, Indonesia diharapkan mampu mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi dan infasi yang terkendali.
“Untuk itu dalam rangka menghadapi risiko di tahun 2019, Pemerintah mengkonstruksi APBN 2019 yang sehat, adil, dan mandiri melalui defisit APBN tahun 2019 diarahkan semakin menurun yaitu 1,84 persen PDB, keseimbangan Primer menurun semakin mendekati positif,” ujarnya.
“Peran APBN sebagai alat stimulus fiskal saat ini sangat besar dan penting untuk mendorong ekonomi Indonesia tetap tumbuh di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global dan menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia,” demikian jelas Direktur PRKN.
