SINARPOST.COM, BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Partai Golkar, Hendra Budian meminta Lembaga DPRA agar menyusun agenda-agenda penting dan krusial untuk masa depan Aceh di bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini disampaikan Hendra Budian menyikapi Dana Otsus Aceh yang diterima Aceh akan berakhir beberapa tahun mendatang atau tahun 2027. Menurutnya, berbicara keistimewaan dan kekhususan Aceh, sektor ekonomi dan kesejahteraan jauh lebih penting daripada hanya terjebak pada masalah bendera dan lambang seperti terjadi sebelumnya.
“DPRA baru (periode 2019-2024 -red) harus menyusun agenda-agenda penting dan krusial bagi Aceh. Bicara kewenangan dan kekhususan, Aceh tidak hanya soal Bendera dan Lambang, tapi banyak kewenangan-kewenangan lain yang bisa mendongkrak ekonomi dan kesejahteraan Rakyat,” ujar Hendra Budian dalam siaran persnya, Sabtu (5/10/2019).
“Aceh mulai saat ini harus sudah punya konsep yang jelas dan terukur terhadap potensi ekonomi sebagai solusi alternatif pasca Dana Otsus berakhir,” tambah anggota DPRA berlatar aktivis itu.
Apa yang disampaikan Hendra Budian cukup beralasan, pasalnya Aceh sejak mendapat gelontoran Dana Otsus tahun 2008 hingga saat ini belum punya konsep jelas terhadap pengembangan sektor ekonomi. Dana Otsus yang diterima Aceh antara periode 2008-2018 tergolong sangat besar, yakni mencapai Rp66,5 triliun, namun investasi terhadap sektor ekonomi masih cukup rendah. Hal ini dapat dilihat dari tingginya angka pengangguran serta tingkat kemiskinan yang berada di angka 15,32 persen atau termasuk tertinggi se Sumatera.
Bila ini tidak disikapi dengan baik oleh elit Pemerintah Aceh baik Legislatif maupun Eksekutif, tentu akan menjadi sebuah “kecelakaan” bagi Aceh di masa mendatang. Jika mengacu pada UU Pemerintahan Aceh, suntikan Dana Otsus yang diterima Aceh dari Pemerintah RI dalam memulihkan dan membangkitkan Aceh pasca-konflik dan tsunami akan berakhir pada tahun 2027 mendatang.
“Bagi saya tidak cukup alasan jika Aceh pasca berakhirnya Dana Otsus akan mengalami persoalan ekonomi serius, karena kita telah mendapatkan kewenangan besar di sektor energi baik energi migas (unrenewable) maupun energi baru terbarukan, hidro power, solar, geothermal, perikanan, dan lain-lain. Kesempatan ini merupakan jawaban yang amat tepat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Aceh,” sebut Hendra Budian.
Hendra Budian yang merupakan Anggota DPRA dari Dapil 4 (Aceh Tengah dan Bener Meriah), dalam kesempatan ini, mengharapkan dukungan dari masyarakat agar mendorong Pemerintah Aceh untuk fokus terhadap egenda-agenda pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. “Mari kita rawat perdamaian ini dengan mengawal proses pembangunan ke arah yang lebih baik,” pungkasnya.
