SINARPOST.COM, JAKARTA – Dalam beberapa hari terakhir, mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia melakukan aksi turun ke jalan menuntuk DPR RI dan Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan UU KPK, Rancangan UU RKUHP, dan UUD lainnya.
Terkait demo yang meluas dan di sejumlah daerah terjadi kericuhan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir meminta para rektor di seluruh Indonesia agar menghimbau mahasiswa untuk tidak sampai turun ke jalan. Dalam hal ini Menristekdikti mendorong dilakukannya dialog dengan mahasiswa.
“Kita masih ada waktu kan, dialognya. Jadi jangan sampai menggerakan. Yang membuat kekacauan. Itu enggak boleh. Kekacauan nanti urusannya keamanan, urusannya nanti bagian POLRI dan TNI lah. Nah, itu bukan bagian kami. Kami hanya mengimbau,” tegas Menristekdikti di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (26/9/2019) siang.
Dia mengingatkan Menristekdikti, bahwa para civitas akademika adalah insan akademik, intelektual, dan merupakan orang-orang terpandang pendidikannya. “Kalau mereka tahu orang terpandang pendidikannya itu ikut turun ke jalan sehingga tidak bisa terkontrol, apa bedanya nanti dengan tidak terdidik? Nah, ini penting,” ucap Menristekdikti menekankan.
Kalau sampai ada mahasiswa yang digerakkan untuk melakukan aksi turun ke jalan, Menristekdikti akan memberi sanksi bagi para rektor perguruan tinggi. Bukan dosen yang akan dikenakan sanksi. Sementara dosennya, nanti rektor (yang memberi sanksi, red). Nanti kalau dia tidak menindak, rektornya akan ditindak.
Makanya, lanjut
Menristekdikti, dirinya akan memonitor terus, perkembangan ini. Namun ia
berjanji akan melakukan pendekatan persuasif terhada para mahasiswa. “Oleh
karena itu, saya anjurkan mahasiswa kembali ke kampus untuk kuliah dengan baik.
Supaya kita bisa menjadi lulusan yang baik. Yang bisa berkualitas, yang
memiliki daya saing,” tutur Menristekdikti.
