SINARPOST.COM, ACEH BESAR – Fraksi Partai Aceh (PA) DPRK Aceh Besar meminta Pemerintah Kabupaten setempat agar segera menemukan solusi terkait tidak normalnya distribusi air bersih yang dialami warga Darul Imarah. Hal ini disampaikan Fraksi PA merespon keluhan warga yang tinggal di Komplek Permata Punie, Darul Imarah atas nama Fajri. Dia mengeluhkan tidak berfungsinya air PDAM di kawasan tempat tinggalnya.
“Kita telah meneruskan laporan tersebut ke Bupati dan petinggi PDAM Tirta Montala. Baik Bupati dan PDAM langsung merespon dengan menyampaikan sumber masalahnya karena keringnya sumber air di Mata Ie,” ujar Saifuddin, salah satu anggota DPRK dari Fraksi Partai Aceh, Jumat (13/9/2019).
Menurut Wakil Rakyat dari dapil tiga ini, masyarakat di kawasan Mata Ie, Ketapang dan sebagian Kecamatan Darul Imarah dalam dua tahun terakhir sudah merasakan tidak normalnya distribusi air bersih ke rumah-rumah mereka.
“Memang, pihak PDAM selalu menyampaikan bahwa terhambatnya distribusi air bersih ke kawasan dimaksud karena sumber air di Mata Ie yang mengalami kekeringan saat musim kemarau. Akan tetapi begitu hujan turun, air kembali mengalir. Kita berharap, persoalan imi harus dicarikan solusi jangka panjang, namun PDAM Tirta Montala juga harus mendapatkan solusi jangka pendek supaya masyarakat terlayani,” ujar Saifuddin.
Sementara itu, Wakil Pimpinan DPRK Aceh Besar sementara, Bakhtiar menambahkan, laporan yang disampaikan Fajri terkait persoalan krisisnya air bersih langsung diteruskan ke Bupati Aceh Besar dan sudah mendapat respon. Menurut Bakhtiar, Bupati telah menjelaskan bahwa distribusi air bersih disana mengalami kendala di saat musim kemarau.
“Sumber air di Mata Ie jika kemarau panjang menjadi kering, memang sedang kita usahakan untuk mengkonek dengan WTP Lambaro tetap tetap tidak cukup karena pelanggan disana sekitar 12 ribu, mudah-mudahan kedepan kita bisa mencari solusi,” ujar Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali.
Namun demikian, Fraksi PA tetap mengharapkan agar Pemkab Aceh Besar segera mencarikan solusi tentang supplai air bersih yang selalu dikeluhkan oleh masyarakat, bukan hanya di Kecamatan Darul Imarah, tapi juga di beberapa kawasan lainnya.
“Ketersediaan air bersih adalah kebutuhan utama, masyarakat butuh jaminan, kalaupun sumber airnya kering, kemudian usaha untuk mencarikan solusi juga tidak ada, maka kemarahan masyarakat tidak bisa kita hindari,” tegas Bakhtiar.
Sedangkan Ketua Fraksi PA Aceh Besar, Juanda Djamal menjelaskan bahwa beberapa wilayah di Aceh besar terus tumbuh dengan bertambahnya penduduk. Hal ini tidak terlepas dari semakin padatnya warga di Kota Banda Aceh, hingga banyak yang memilih tinggal di kawasan perbatasan Aceh Besar seperti Darul Imarah, Mesjid Raya, Peukan Bada dan Ingin Jaya.
“Jadi, kita semestinya harus terus menyesuaikan kebijakan-kebijakan pembangunan yang sesuai dengan perkembangan wilayah kita, seperti ketersediaan air bersih dan pengelolaan sampah,” ujarnya.
Fraksi PA, lanjut Juanda, siap mendukung pihak Eksekutif atas setiap program untuk peningkatan layanan publik, terutama air bersih, pengelolaan sampah, dan bahkan beberapa isu lainnya yang dapat menjawab permasalahan masyarakat Aceh Besar saat ini.
“Makanya, khusus merespon surat saudara Fajri tersebut, kita akan berkonsultasi dengan pihak PDAM dan bila perlu saudara Fajri dapat berjumpa langsung dengan pihak PDAM dan sama-sama kita pikirkan langkah yang tepat kedepan. Isu air bersih perlu dibicarakan serius, publik bisa diajak untuk terlibat menyampaikan pendapatnya, juga melibatkan para ahli supaya isu ini bisa kita dapatkan solusinya bersama, baik jangka pendek maupun jangka panjang,” jelas Juanda Djamal.