SINARPOST.COM, IRAN – Tensi politik dua negara kekuatan nuklir, Pakistan dan India terus menjadi sorotan dunia terkait Kashmir. Kedua negara terus terlibat perang friksi mengenai Kashmir dimana sebagian wilayah itu dikuasai Pakistan dan Sebagian lainnya dikuasai India.
Polimik antara India dan Pakistan kian memanas setelah New Delhi mencabut status istimewa terhadap Kashmir yang menuai protes dari Islamabad.
Untuk menghindari eskalasi yang berujung bentrokan antar kedua negara, Presiden Republik Islam Iran, Hassan Rouhani India dan Pakistan untuk menahan diri demi mencegah instabilias serta terbunuhnya warga tak berdosa Kashmir.
Hal tersebut disampaikan Hassan Rouhani pada Minggu (11/8/2019) dalam kontak telepon dengan PM Pakistan, Imran Khan. Rouhani menyatakan bahwa keamanan kawasan khususnya Anak Benuai India penting bagi Iran.
“Republik Islam Iran tidak segan-segan mengerahkan upaya untuk memperkokoh perdamaian dan keamanan di kawasan serta menegakkan hak bangsa Muslim,” ujar Rouhani seperti dilansir Pars Today.
Iran yang sebagian wilayahnya berbatasan langsung dengan Pakistan senantiasa berusaha mencegah tensi dan instabilitas di kawasan, serta rakyat Muslim Kashmir juga harus memanfaatkan kepentingan dan hak legalnya serta dapat hidup dengan damai.
“Isu Kashmir tidak memiliki opsi militer dan harus diselesaikan melalui diplomasi,” ungkap Rouhani.
Sementara itu, PM Pakistan Imran Khan menyebut hubungan Iran dan Pakistan bersaudara dan bersahabat serta mengungkapkan, Pakistan khawatir atas pembunuhan rakyat tak berdosa di Kashmir dan eskalasi tensi di kawasan tersebut serta Republik Islam Iran sebagai negara penting di kawasan dan dunia Islam dapat memainkan peran efektif untuk menyelesaikan isu Kashmir.
Sepeeti diketahui, Pemerintah India pada 5 Agustus lalu mengumumkan mencabut kondisi isitimewa terhadap Kashmir di bawah kontrol New Delhi yang tercantum dalam konstitusi India.
Rakyat Kasmir menuntut pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait penyelenggaraan referendum untuk menentukan status Kashmir, namun pemerintah India senantiasa menentang hal ini.
