SINARPOST.COM, BANDA ACEH – Ketua Umum Ikatan Pelatih Olahraga Aceh (IPOA) Eriadi Agam meminta Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab) untuk tidak mencari muka dengan melibatkan diri dalam urusan antar lembaga pemerintah.
“Saya pikir tidak pada tempatnya, Forkab bicara masalah lahan pembangunan Gedung Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh dan kolam renang Tirta Raya,” ujar Eriadi Agam kepada media di Banda Aceh, Selasa (6/8/2019).
Menurut Eriadi Agam, Forkab tidak punya kapasitas mengomentari masalah di luar wewenangnya. “Saya melihat selama ini Forkab sudah macam dukun, semua masalah dia komentari,” tungkas Eriadi Agam.
Dia menyebutkan, pihaknya sebagai wadah Para Pelatih Olahraga Aceh selama ini merasa lebih jengah dengan polemik yang terus dibangun. Apalagi ada lembaga terkesan sengaja memberi komentar menjilat untuk kepentingan pribadinya.
Disebutkan, kenapa pihaknya menjadi perlu mengatakan bahwa sangat menyayangkan dan biarlah dua lembaga pemerintah ini berembuk dan kita harapkan pasti ada solusinya demi membangun sarana olahraga di Aceh.
“Sebab, di sanalah para atlet berlatih dan mempersiapkan diri untuk membela negara lewat olahraga,” tutur Eriadi Agam .
“Apa alasan saya ungkapkan ini. Untuk diketahui, di gedung KONI itulah dimatangkan konsep pembinaan atlet sehingga mereka berprestasi di level dunia. Mereka berjuang mengharumkan nama bangsanya melalui olahraga,” tambahnya.
Lebih lanjut Eriadi Agam menyebut apakah selama ini Forkab tahu, sudah berapa kali bendera merah putih dikibarkan dan menggema di luar negeri karena prestasi yang ditoreh atlet Aceh binaan Pemerintah Aceh melalui instansi terkait, Dispora dan KONI.
“Bendera merah putih yang kita hormati itu hanya dua kesempatan berkibar di luar negeri. Saat kunjungan presiden ke sebuah negara dan saat even keolahragaan,” tukas pria yang akrab disapa Agam itu.
Makanya, lanjut Eriadi Agam, dia meminta Forkab untuk tutup mulut dan tidak asal bikin pernyataan. “Biarlah urusan itu menjadi urusan Kementerian Dalam Negeri dan Kementarian Pertahanan,” sebut dia.
Sebab, kata dia, representasi Pemerintah Pusat di Aceh itu Gubernur dan begitu pula dengan Kodam. “Ini sama-sama untuk kepentingan negara, bukan dipergunakan untuk kepentingan swasta apalagi asing,” tukasnya.
“Karena itu, Forkab tak perlu harus menjilat dengan masalah yang tak dikuasainya,” sebut Eriadi Agam.
Dia juga menyebutkan, demi menjaga harmonisasi itulah, Agam meminta semua elemen untuk menahan diri, apalagi itu semua atas nama kepentingan negara. “Tinggal bangun komunikasi saja Kemendagri dengan lembaga terkait,” tutupnya. [Rel]
