SINARPOST.COM, ACEH BESAR | Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar menyetujui dan mensahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Perubahan (APBK-P) Tahun 2019 sebesar Rp 1, 97 triliun dalam rapat paripurna ke-9 masa persidangan III tahun 2018-2019, di Gedung DPRK Aceh Besar, Kota Jantho, Jumat (19/7/2019).
Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Aceh Besar Sulaiman SE, dan turut dihadiri Wakil Bupati Aceh Besar Tgk H Husaini A Wahab, Sekdakab Drs Iskandar MSi, unsur Forkopimda Aceh Besar, Anggota DPRK, Sekwan DPRK Aceh Besar Jamaluddin SSos MM, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat di jajaran Pemkab Aceh Besar.
Rapat yang berlangsung mulai pagi hingga sore tersebut dengan agenda jawaban eksekutif (pemerintah) terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi, sedangkan sore rapat paripurna ke 9 dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap rancangan Qanun APBK-P Aceh Besar tahun 2019.
Dalam rapat paripurna ke-9 yang cukup melelahkan tersebut, akhirnya lima fraksi yang ada di DPRK Aceh Besar menerima Raqan APBK-P menjadi Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perubahan APBK tahun anggaran 2019.
Ketua DPRK Aceh Besar Sulaiman SE, menjelaskan bahwa Qanun APBK-P tahun 2019 yang disahkan meliputi pendapatan sebesar Rp 1.830.625.607.535,- dan belanja Rp 1.970.443.061.682,17 atau defisit sebesar Rp 139.817.545.147,17.
Sementara mengenai pembiayaan, Sulaiman menjelaskan bahwa penerimaan pembiayaan tahun 2019 sebesar Rp 144.817.454.147,17 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000.000,- dengan demikian pembiayaan Netto Rp 139.817.454.147,17. “Maka perubahan APBK Aceh Besar tahun 2019 berada pada posisi defisit sebesar Rp 139.817.454.147,17,” sebutnya.
Dalam paripurna tersebut, Sulaiman SE, memberikan apresiasi kepada badan anggaran, TAPD, seluruh anggota DPRK yang bersama pemerintah telah mampu menjalankan amanah rakyat dengan efektif dan efisien. “Semua dapat diselesaikan tepat waktu dan APBK-P ditetapkan lebih awal dari batas waktu diatur Pemendagri Nomor 38 tahun 2018,” ujarnya.
Ketua DPRK Sulaiman SE menghimbau kepada seluruh OPD di jajaran Pemkab Aceh Besar untuk dapat menggenjot realisasi anggaran. “Jadi OPD harus lebih gesit dalam merealisasikan setiap kegiatan yang telah dialokasikan. Terutama sekali yang ada di APBK murni harap disegerakan,” pintanya.
Diakhir sambutannya, Sulaiman menegaskan bahwa pengesahan Qanun APBK-P 2019 merupakan kado terindah yang dipersembahkan kepada seluruh masyarakat Aceh Besar sebagai wujud kerja nyata dan dedikasi kepada konstituen.
Begitupun, dirinya atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRK Aceh Besar memohon maaf atas seluruh tutur kata dan tingkah laku kepada pemerintah dan rakyat, karena satu bulan lagi DPRK Aceh Besar periode 2014-2019 akan segera berakhir. “Kepada yang masih terpilih periode kedepan terus mengabdi dan yang tidak melanjutkan juga mengabdi, serta yang terpilih menjadi anggota DPRA juga bahu membahu dalam membangun Aceh Besar,” pungkas Sulaiman.
Sementara Wakil Bupati Aceh Besar Tgk. H. Husaini A Wahab, dalam kesempatan tersebut juga memberikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak, baik eksekutif maupun legislatif yang terlibat dalam penyelesaian APBK-P tahun 2019.
Saat memberi jawaban eksekutif, pria yang akrab disapa Waled Husaini itu mengharapkan kepada DPRK agar menegur atau memberikan koreksi kepada pemerintah apabila ada kesalahan dalam menjalankan amanah rakyat. “Semoga sinergifitas antara eksekutif dan legislatif terus memberikan hasil untuk kesejahteraan rakyat Aceh Besar,” demikian Waled Husaini.
