SINARPOST.COM, JAKARTA | Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah serius dalam masalah pemindahan ibukota negara Republik Indonesia (RI). Masalah ini, menurut Presiden, telah dibahas di internal pemerintah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu.
“Kemudian 1,5 tahun yang lalu, kami minta Bappenas untuk melakukan kajian-kajian yang lebih detil baik dari sisi ekonomi, sisi sosial politik, dan juga dari sisi lingkungan,” kata Presiden Jokowi saat menggelar buka puasa bersama dengan pejabat Kementerian dan Lembaga-Lembaga Negara di Jakarta, Senin (6/5/2019).
Jokowi yang dalam kesempatan itu didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan, Pulau Jawa ini sudah dihuni oleh 57 persen dari total penduduk Indonesia atau kurang lebih 149 juta orang. Sementara pulau lain, lanjut Jokowi, seperti Sumatera baru dihuni 21 persen, kemudian Kalimantan dihuni oleh 6 persen, Sulawesi baru 7 persen, Papua dan Maluku kurang lebih 2-3 persen.
“Oleh sebab itu, kami nantinya akan tindak lanjuti konsultasi ini, tentu saja dengan lembaga-lembaga negara yang terkait dengan ini baik dari sisi hukum maupun politisnya,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden menekankan, bahwa dari sisi lingkungan terutama yang berkaitan dengan kebencanaan, memang Jakarta berada di dalam ring of fire dan juga banjir yang kita sudah berusaha penuh untuk menyelesaikan ini.
“Kemudian dari sisi ketersediaan air bersih. Saya kira ke depan ini akan menjadi sebuah persoalan besar apa bila kita tidak segera memikirkan langkah-langkah dalam hal penyediaan air ini,” tegasnya.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi menegaskan, bahwa pemindahan ibukota ini akan segera diputuskan. Namun demikian, Presiden berjanji akan mengkonsultasikan tahapan-tahapan besar (pemindahan ibukota) itu dengan lembaga-lembaga terkait.
Tiga Alternatif
Menurut Presiden Jokowi, saat ini ada 3 (tiga) alternatif daerah yang sudah disiapkan lahannya. Ada yang 80.000 hektare, 120.000 hektare dan ada juga yang 300.000 hektare yang telah disediakan meskipun belum diputuskan yang mana yang ingin dipakai.
“Seperti yang kita ketahui, di Jakarta ini ada 66.000 hektare, sehingga apa yang sudah tersedia ini saya kira lebih dari cukup kalau hanya untuk dipakai ibukota pemerintahan. Artinya, ini tinggal memutuskan,” tegas Presiden.
“Sedang yang menyangkut biaya atau anggaran, Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa berdasarkan hitungan dari Menteri PUPR, kalau angka seperti itu tidak ada masalah asal tidak dikerjakan satu tahun. Artinya, anggaran kita juga siap untuk menjalankan keputusan ini,” sebut Jokowi.
Presiden Jokowi mengaku telah menyampaikan kepada Menteri Keuangan, agar masalah anggaran ini tidak membebani APBN. “Akan kita cari sebuah scheme khusus sehingga nantinya ibukota jadi tetapi APBN tidak terbebani,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kesempatan itu antara lain Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ketua Mahkamah Agung M. Hatta Ali, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan Agus Hermanto, dan Wakil Ketua MPR RI Muhaimin Iskandar.
