SINARPOST.COM, BANDA ACEH | Partai Aceh patut berbangga memiliki kader seperti Tgk Muharuddin. Loyalitasnya terhadap partai yang lahir dari rahim perjuangan ini tidak luntur meski pada Pileg 2019 ia maju sebagai Caleg DPR RI lewat Partai NasDem.
Di setiap lawatan kampanye-nya ke berbagai pelosok Aceh di wilayah Dapil 2, Tgk Muharuddin selalu menyertakan Partai Aceh. Dihadapan masyarakat, ia bukan hanya berkampanye untuk kepentingan politiknya ke Senayan, namun juga untuk Partai Aceh, untuk memenangkan Partai Aceh.
Dengan tidak berlebihan, Tgk Muharuddin dapat dikatakan adalah pribadi yang tau berterima kasih, sehingga ia tidak lupa terhadap partai yang telah membesarkan namanya. Meski ia sadar langkahnya ke Senayan butuh perjuangan besar, namun ia tidak lupa bahwa memenangkan Partai Aceh juga penting agar perjuangan rakyat Aceh dalam menuntut hak-haknya sebagaimana yang diamanatkan dalam UUPA tetap berlanjut.
Memahami Duduk Perkara
Dalam urusan politik, Muharuddin adalah sosok yang sudah matang. Ia memahami duduk perkara permasalahan Aceh pasca penandatangan MoU Helsingki hingga lahirnya UUPA yang mengatur tentang kepentingan dan hak masyarakat Aceh.
Sebagai kader Partai Aceh, Tgk Muharuddin pastinya juga mengerti akan pentingnya eksistensi Partai Aceh di Parlemen (DPRA dan DPRK). Namun ia juga paham bahwa representasi kader Partai Aceh di tingkat nasional (DPR RI) juga penting, disamping melawan upaya ‘pengkerdilan’ hak dan kewenangan Aceh seperti yang tertuang dalam UUPA, juga dapat menjadi ‘jembatan’ bagi Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam hal menyelesaikan berbagai persoalan di pusat.
Dalam banyak kesempatan, mantan Ketua DPR Aceh ini selalu memberi pencerdasan kepada masyarakat bahwa perjuangan rakyat Aceh belum selesai pasca penandatanganan perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia atau MoU Helsinki.
Saat bersilaturrahmi dengan kader Partai Aceh dan masyarakat Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, Sabtu (23/3/2019) malam, Tgk Muharuddin dengan tegas mengatakan bahwa perjuangan Bangsa Aceh belum selesai, masih panjang. Namun perjuangan tidak lagi dengan senjata melainkan lewat jalur politik, dan Partai Aceh adalah ‘kendaraan’ politiknya.
“Setelah lahirnya MoU Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 silam, para pejuang GAM rela memotong senjatanya dan mengakhiri perang panjang yang terjadi di Aceh. Dengan lahirnnya partai lokal (Parlok), para eks kombatan GAM kemudian melanjutkan perjuangan politik lewat Partai Aceh, dengan tujuan sama yaitu untuk mensejahterakan masyarakat Aceh,” kata Tgk Muharuddin.
Perjuangan yang dilakukan eks pejuang GAM hari ini, lanjut Muharuddin, adalah ‘memerdekakan’ Aceh di bidang ekonomi, pendidikan, serta pembangunan, yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat Aceh. Menurutnya, kader Partai Aceh selama ini baik eksekutif maupun legislatif telah bekerja keras untuk masyarakat Aceh, namun banyak pihak yang menuding kader PA tidak bekerja untuk masyarakat.
“Banyak hal yang telah dilakukan para eks kombatan GAM selaku kader Partai Aceh, baik di Parlemen maupun di Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota. Sebelumnya, masyarakat Aceh tidak mengenal adanya pendidikan gratis, beras raskin, berobat gratis, penerapan syariat Islam, bantuan untuk Dayah, Masjid, Mushalla, dan anak yatim. Sebelumnya kita juga tidak mengenal dana Otsus dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Namun, dengan berkat adanya perjuangan eks kombatan GAM melalui Partai Aceh di pemerintahan dan parlemen, saat ini masyarakat telah mengenal itu semua dan telah merasakan manfaatnya langsung,” ungkapnya.
Meski demikian, Tgk Muharuddin mengaku masih banyak hal yang belum terealisasi, dan inilah pentingnya memenangkan Partai Aceh sehingga hal-hal yang belum terealisasi dapat terus disuarakan. “Perlu diingat juga meski dalam dua periode terakhir Partai Aceh adalah pemenang, namun perjuangan kader Partai Aceh di Parlemen tidaklah mudah bak membalikkan telapak tangan, karena kursi Partai Aceh di DPRA bukanlah mayoritas, yakni hanya berjumlah 29 kursi dari total 81 kursi DPRA. Kalau voting, Partai Aceh kalah telak,” jelasnya.
Namum begitu, Partai Aceh selalu menempatkan diri dalam memperjuangkan hak rakyat Aceh. “Selama ini, Partai Aceh selalu yang terdepan dalam hal memperjuangkan MoU Helsinki dan UUPA. Seperti halnya pencabutan dua pasal UUPA beberapa waktu lalu, kader PA berada di garis depan berjuang menyelamatkan dua pasal itu agar dikembalikan. Kader PA adalah pengawal UUPA dan kekhususan Aceh,” ungkap Muharuddin.
Untuk itu, dirinya berharap masyarakat Aceh selalu mengingat perjuangan pahit yang dilakukan para eks kombatan GAM, yang berjuang untuk menyejahterakan masyarakat Aceh. “Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kedepannya jika Partai Aceh kalah atau bahkan tidak ada lagi. Untuk itu, saya berharap masyarakat Aceh tetap mendukung dan memenangkan Partai Aceh,” harapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Tgk Muharuddin juga menjelaskan perihal pencalonannya sebagai anggota DPR RI dari Partai NasDem. Mantan Ketua DPR Aceh ini mengatakan selama ini banyak persoalan Aceh tidak disambut dengan baik di pusat. Untuk itu, dirinya berniat jika terpilih dapat menjadi ‘jembatan’ bagi Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam hal menyelesaikan berbagai persoalan Aceh di tingkat pusat.
“Maka dari itu, saya selaku kader Partai Aceh maju ke DPR RI bertujuan agar dapat menyembatani berbagai persoalan Aceh di pusat, serta ada kader Partai Aceh yang menyambut berbagai persoalan Aceh di pusat, khususnya dalam hal merealisasikan butir-butir MoU Helsinki dan UUPA,” pungkasnya.
