SinarPost.com, Banda Aceh – Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Fadhlullah, SE menyampaikan kondisi transportasi udara dari Aceh–Jakarta dan sebaliknya. Ia menyinggung harga tiket yang cukup tinggi, langsung dihadapan Diretur Utama (Dirut) Garuda Indonesia, Glenny H. Kairupan.
Menurut pria yang akrab disapa dek Fadh ini, kondisi tersebut cukup ironis karena biaya perjalanan dari Aceh ke Jakarta melalui Kuala Lumpur justru lebih murah dibandingkan penerbangan langsung.
Terkait hal ini, Wakil Gubernur Aceh meminta pihak maskapai untuk mempertimbangkan kondisi tersebut dan menyesuaikan kembali harga tiket agar lebih terjangkau bagi masyarakat.
Kerisauan ini disampaikan Wakil Gubernur Aceh saat menghadiri peresmian pesawat simulasi jemaah haji Aceh di Asrama Haji Kelas I Banda Aceh, Minggu (15/2/2026).
Pesawa tersebut merupakan hibah dari Garuda Indonesia ke Kementerian Haji – sebelumnya di bawah Kemenag – yang kini ditempatkan di Asrama Haji Kelas I Aceh di Kota Banda Aceh.
Peresmian pesawat tersebut dilakukan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak bersama Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny H. Kairupan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.
Kehadiran pesawat ini diharapkan memberikan pengalaman manasik yang lebih nyata dan komprehensif bagi calon jemaah haji asal Aceh.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah berharap Garuda Indonesia dapat kembali mengoperasikan rute Banda Aceh–Medan.
Menurutnya, keberadaan rute tersebut sangat penting untuk memperlancar konektivitas Aceh dengan Sumatera Utara, sekaligus menunjang aktivitas perekonomian, pemerintahan, dan sosial kemasyarakatan di kawasan tersebut.
Fadhlullah juga mendorong dibukanya penerbangan reguler langsung bagi jamaah umrah rute Aceh–Arab Saudi, mengingat jumlah jamaah umrah asal Aceh mencapai lebih dari 30 ribu orang setiap tahunnya.
“Di bawah kepemimpinan Bapak Dirut Garuda, kami berharap dapat dilakukan penyesuaian sehingga harga tiket dan hal terkait lainnya yang selama ini memberatkan dapat teratasi,” kata Wagub Fadhlullah.
Pada momen tersebut, Fadhlullah juga mengingatkan bahwa Aceh merupakan daerah yang memiliki kekhususan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Karena itu, setiap kebijakan kementerian di tingkat pusat diharapkan tetap mengedepankan kekhususan Aceh. (Adv)
