SinarPost.com, Banda Aceh – Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pemerintah mempercepat pemulihan dampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Percepatan pemulihan termasuk menyalurkan bantuan keuangan secara bertahap kepada masyarakat terdampak banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025 lalu..
Tito Karnavian menyebutkan, bantuan kepada masyarakat terdampak berdasarkan data yang sudah tersedia, tanpa harus menunggu proses pendataan rampung di seluruh daerah.
Proses percepatan itu dilakukan melalui mekanisme pencairan dana yang langsung direalisasikan bagi warga yang datanya telah lengkap, guna memastikan penanganan pascabencana berjalan efektif mengingat jumlah korban yang tersebar dan cukup banyak di wilayah Sumatra.
“Tidak perlu menunggu sampai tuntas datanya, tapi yang sudah ada serahkan, kita bayar. Istilahnya menggunakan mekanisme bertahap, bergelombang karena jumlahnya kan cukup banyak dan tersebar,” kata Tito yang juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam keterangan resmi, Kamis (26/3/2026).
Pemerintah telah menetapkan besaran bantuan yang bersifat komprehensif untuk pemulihan hunian dan penghidupan masyarakat. Untuk perbaikan rumah, bantuan diberikan secara berjenjang sesuai tingkat kerusakan, yaitu Rp15 juta untuk kerusakan ringan, Rp30 juta untuk kerusakan sedang, dan Rp60 juta untuk kerusakan berat.
Selain bantuan perbaikan hunian, pemerintah juga mengalokasikan dana untuk memulihkan kondisi sosial dan ekonomi warga.
Bantuan tersebut meliputi bantuan perabot rumah tangga sejumlah Rp3 juta, dukungan ekonomi senilai Rp5 juta, serta jaminan hidup berupa uang lauk pauk sebesar Rp15.000 per orang per hari yang disalurkan selama tiga bulan penuh.
Mendagri Tito Karnavian menyatakan, pemerintah pusat terus mendorong daerah-daerah yang belum mengajukan permohonan bantuan agar segera menyerahkan data warga terdampak.
Menurutnya, percepatan penyampaian data merupakan kunci utama agar proses administrasi dan pencairan bantuan dapat segera direalisasikan tanpa hambatan birokrasi yang panjang.
Ia mengingatkan, pemerintah daerah untuk mengadopsi metode bertahap dengan tidak menunggu pendataan selesai sepenuhnya, melainkan langsung mengajukan data yang sudah tersedia. “Ada dua daerah yang hingga kini belum mengajukan, dan hal ini terus kami dorong,” ujar Mendagri.
