SinarPost.com, Banda Aceh – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) rapat bersama Dinas Sosial (Dinsos) Aceh membahas sejumlah hal strategis untuk meningkatkan kualitas layanan sosial kepada masyarakat, Rabu (8/4/2026) di ruang Komisi V DPRA.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi V DPRA, Rijaluddin dan dihadiri oleh sejumalh anggota lainnya sementara itu dari Dinsos Aceh dihadiri oleh Kepala Dinas, Budi Afrizal bersama sekretaris serta jajaran.
Adapun sejumlah isu strategis yang dibahas meliputi penanganan dan mitigasi bencana, program kerja tahun 2026, ketersediaan buffer stock logistik, pelaksanaan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), hingga berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat.
Rijaluddin dalam kesempatan itu menyampaikan dukungan DPRA terhadap upaya Dinas Sosial Aceh, sekaligus menegaskan pentingnya fungsi pengawasan legislatif agar program berjalan optimal.
“Kolaborasi yang kuat antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci keberhasilan dalam memastikan setiap program sosial berjalan efektif dan tepat sasaran. Komisi V berkomitmen mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh,” kata Rijaluddin.
Ia menambahkan rapat kerja ini juga menjadi ruang dialog untuk menyerap aspirasi serta masukan dalam penyempurnaan kebijakan ke depan.
“Dengan sinergi yang semakin erat, program-program sosial diharapkan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih komprehensif,” paparnya.
Sementara itu, Dinas Sosial Aceh juga menegaskan perlunya peningkatan perhatian terhadap seluruh panti sosial di bawah kewenangannya. Hal ini mencakup penguatan pelaksanaan program dan kegiatan, serta pemenuhan kebutuhan operasional secara berkelanjutan.
Kepala Dinas Sosial Aceh, Budi Afrizal menekankan bahwa dukungan yang optimal terhadap panti sosial sangat krusial, mengingat perannya sebagai garda terdepan dalam pelayanan sosial kepada masyarakat yang menghadapi berbagai permasalahan.
“Panti sosial merupakan ujung tombak pelayanan kami di lapangan. Karena itu, perlu adanya perhatian yang lebih serius, baik dari sisi program maupun dukungan operasional, agar layanan yang diberikan semakin responsif, berkualitas, dan tepat sasaran,” ujarnya.
