SinarPost.com, Banda Aceh – Menjelang bulan suci Ramadan, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengungkapkan bahwa hingga kini masih terdapat 13 desa di Aceh yang belum kembali menikmati aliran listrik pascabencana banjir besar yang melanda wilayah tersebut.
Hal tersebut disampaikan Fadhlullah saat memaparkan kondisi terkini dampak bencana dalam rapat koordinasi kunjungan kerja pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (10/2/2026).
“Untuk pelayanan kelistrikan, masih ada 13 desa yang sejak bencana sampai hari ini belum menyala listriknya. Namun PLN sudah berkomitmen menurunkan pembangkit listrik bergerak atau ginset agar listrik bisa hidup sementara, karena akses ke wilayah tersebut masih terputus,” ujar Fadhlullah yang akrab disapa Dek Fadh.
Ia menegaskan, kerusakan akibat banjir besar di Aceh tergolong luar biasa dan membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat, khususnya untuk percepatan pemulihan infrastruktur dan kehidupan masyarakat.
Menurut data sementara Pemerintah Aceh, banjir besar berdampak pada 18 kabupaten/kota, dengan delapan daerah mengalami kerusakan paling parah.
Bencana tersebut menelan korban jiwa sebanyak 562 orang, sementara 29 orang masih dinyatakan hilang. Hingga saat ini, sebanyak 17.756 kepala keluarga atau 69.222 jiwa masih bertahan di pengungsian.
“Kerusakan tidak hanya terjadi pada permukiman, tetapi juga meluas ke infrastruktur publik, fasilitas sosial, dan sendi-sendi ekonomi masyarakat,” kata Fadhlullah di hadapan pimpinan MPR RI.
Ia merinci, sebanyak 222 kantor pemerintahan, 641 tempat ibadah, 1.204 sekolah, 738 dayah, serta 146 rumah sakit dan puskesmas mengalami kerusakan dengan tingkat yang bervariasi. Selain itu, terdapat 2.507 titik jalan dan 599 titik jembatan yang rusak, tergerus, putus, hingga ambruk dan hilang.
Sektor permukiman menjadi salah satu yang paling terdampak. Sekitar 95 ribu unit rumah dilaporkan rusak berat dan hilang, 88 ribu unit rusak sedang, serta 77 ribu unit rusak ringan.
Bahkan, 13 desa dinyatakan hilang total akibat banjir dan longsor. “Ini bukan angka kecil. Dampaknya sangat serius terhadap kehidupan masyarakat Aceh,” tegasnya.
Kerusakan besar juga terjadi di sektor pertanian dan peternakan. Pemerintah Aceh mencatat sekitar 77 ribu ekor ternak terdampak, 56 ribu hektare sawah rusak, 100 ribu hektare kebun terdampak, serta 30 ribu hektare tambak mengalami kerusakan.
Kondisi ini dinilai berpotensi memicu krisis ekonomi di tingkat akar rumput jika pemulihan tidak segera dilakukan. Pada fase awal bencana, jumlah warga terdampak mencapai sekitar 2,5 juta jiwa. Seiring berjalannya penanganan darurat, jumlah pengungsi menurun menjadi sekitar 69 ribu jiwa.
“Sebagian masyarakat memilih skema dana tunggu hunian (DTH), dan sebagian lainnya sudah mulai menempati hunian sementara, meski pembangunannya belum sepenuhnya selesai,” jelas Fadhlullah.
Kebutuhan hunian sementara di Aceh saat ini diperkirakan mencapai 15 ribu unit. Hingga kini, baru 4.400 unit yang terbangun, sekitar 10 ribu unit masih dalam proses, dan 1.300 unit lainnya belum memiliki kejelasan realisasi.
Sementara untuk skema DTH, tercatat sekitar 10.200 kepala keluarga sebagai penerima. Dari jumlah tersebut, 4.919 kepala keluarga telah menerima transfer dana, 457 masih dalam proses pencairan, dan sekitar 4.890 kepala keluarga lainnya masih menunggu kepastian.
Menghadapi kondisi tersebut, Fadhlullah meminta dukungan konkret dari MPR RI agar percepatan pembangunan hunian tetap serta penyaluran bantuan sosial dapat segera direalisasikan, terutama menjelang Ramadan.
Ia menekankan pentingnya pencairan bantuan sosial dari Kementerian Sosial, seperti bantuan hidup layak sebesar Rp450 ribu per jiwa, bantuan perabotan Rp3 juta untuk rumah rusak ringan dan sedang, serta bantuan pemulihan ekonomi Rp5 juta per penerima.
“Kami berharap bantuan ini bisa dicairkan sebelum Ramadan agar beban warga berkurang dan perputaran ekonomi masyarakat bisa mulai bergerak kembali,” ujarnya.
Selain itu, Pemerintah Aceh juga menunggu realisasi bantuan sapi Meugang yang disebut telah disetujui Presiden. Bantuan tersebut dinilai penting untuk mendukung tradisi masyarakat Aceh menjelang Ramadan sekaligus mendorong pemulihan ekonomi lokal pascabencana.
Di sisi lain, Fadhlullah meminta relaksasi kebijakan pembatasan distribusi bahan bakar bagi alat berat yang masih bekerja di wilayah terdampak. Saat ini, empat kabupaten masih berstatus tanggap darurat, yakni Aceh Tamiang, Aceh Utara, Bireuen, dan Aceh Timur. (Adv)
