SinarPost.com, Jakarta – Pemerintah terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat guna memastikan aktivitas masyarakat serta perekonomian daerah segera pulih.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang dihadiri Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU), Dody Hanggodo, di Jakarta, Kamis (18/6/2026), yang membahas perkembangan penanganan infrastruktur dan percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di tiga provinsi tersebut.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lebih cepat, efektif, dan berkelanjutan.
“Kementerian PU dapat memberikan izin dan melaksanakan normalisasi sungai sesuai kewenangan yang ada. Namun untuk pengelolaan material hasil galiannya, diperlukan keterlibatan Kementerian ESDM agar terdapat kepastian regulasi dan mekanisme pengelolaan material sehingga proses normalisasi sungai dapat berjalan lebih cepat dan efektif,” ujar Dody.
Hingga 17 Juni 2026, pemulihan konektivitas nasional menunjukkan kemajuan signifikan. Sebanyak 107 ruas jalan nasional dan 43 jembatan nasional yang terdampak bencana telah kembali berfungsi sepenuhnya.
Sementara itu, pada infrastruktur daerah, sebanyak 2.270 dari total 2.421 ruas jalan daerah telah kembali fungsional. Adapun penanganan jembatan daerah telah mencapai 796 unit dari total 1.181 jembatan terdampak.
Di sektor sumber daya air dan permukiman, pemerintah juga berhasil memulihkan seluruh 178 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terdampak bencana sehingga kembali melayani masyarakat.
Selain itu, pembangunan hunian pascabencana terus berjalan dengan capaian 1.554 unit rumah dari total kebutuhan yang telah ditetapkan di 18 lokasi.
Kementerian PU juga mencatat penyelesaian penanganan 429 sekolah, madrasah, dan pondok pesantren yang terdampak bencana, disertai pemulihan berbagai fasilitas kesehatan, peribadatan, perkantoran pemerintah, serta sarana olahraga.
Untuk mengurangi risiko bencana lanjutan, pemerintah turut membangun infrastruktur pengendali sedimen berupa 111 unit sabo dam yang terdiri atas 97 sabo dam dan 14 sand pocket di wilayah terdampak.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak terkendala persoalan regulasi.
“Kita perlu memastikan tidak ada keraguan maupun hambatan regulasi yang dapat menghambat langkah-langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak. Selain percepatan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian juga harus diperkuat agar setiap program berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel,” kata Pratikno.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengapresiasi respons cepat Kementerian PU dalam mengerahkan personel dan alat berat ke wilayah terdampak sehingga proses pemulihan infrastruktur dapat berjalan optimal.
Melalui Program Padat Karya Tunai (PKT), pemerintah juga mendorong pemulihan ekonomi masyarakat dengan realisasi anggaran Rp37,77 miliar yang melibatkan 6.165 tenaga kerja di daerah terdampak.
Kementerian PU menegaskan akan terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi dengan prinsip build back better, sehingga infrastruktur yang dibangun kembali menjadi lebih tangguh, aman, dan mampu mendukung pemulihan sosial ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
