SinarPost.com, Banda Aceh – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun melaporkan perkembangan pemerintahan kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem.
Laporan ini disampaikan M. Nasir saat sedang melakukan dinas di Jakarta pada Rabu (4/2/2026) malam. Sebelumnya, Gubernur Aceh telah lebih dulu melakukan dinas di ibukota.
Sekda Aceh dalam keterangannya kepada awak media menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian komunikasi rutin yang wajib dijalankan seorang Sekda kepada pimpinan.
“Memberi laporan mutakhir dan menjelaskan perkembangan tata kelola pemerintahan serta percepatan pelaksanaan program prioritas Pemerintah Aceh,” ujar M. Nasir, Kamis (5/2).
“Pertemuan ini rutin; kapan dan di mana pun, saya berkewajiban melaporkan perkembangan tata kelola dan langkah-langkah strategis kepada Gubernur agar pelaksanaan program berjalan cepat dan tepat sasaran,” kata Sekda Nasir.
Dalam laporan itu, Sekda memaparkan berbagai langkah strategis yang tengah dijalankan untuk mempercepat realisasi visi-misi pemerintahan, termasuk percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana.
Selain itu, pertemuan sengaja dirancang untuk merespons isu-isu aktual yang berpotensi memengaruhi stabilitas pemerintahan. Sekda menegaskan pentingnya pemulihan yang tepat waktu dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat terdampak sebagai prioritas utama.
“Fokus kami adalah memastikan proses rehab rekon berjalan cepat, terkoordinasi, dan berbasis kebutuhan masyarakat,” ujarnya
Pertemuan ini juga menekankan penguatan koordinasi dan komunikasi lintas sektor agar seluruh program pembangunan berjalan sinergis. Menurut Sekda, koordinasi yang baik antara eksekutif, legislatif, dan instansi teknis menjadi kunci percepatan capaian program.
Menyikapi hal tersebut, Gubernur Mualem memberikan arahan dan apresiasi atas peran serta fungsi Sekda dalam mendorong progres pemerintahan Aceh.
Apresiasi itu disampaikan atas capaian-capaian yang telah diraih dalam pelaksanaan program strategis, baik yang berskala nasional maupun lokal.
Selain evaluasi program, Sekda Nasir mengungkapkan Gubernur juga meminta sejumlah langkah konkret agar proses pemerintahan lebih efektif.
Arahan itu meliputi peningkatan koordinasi dengan DPRA agar pembahasan APBA 2026 dapat segera diselesaikan; mempercepat komunikasi dengan BKN untuk percepatan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT); serta meminta agar SKPA yang menangani clastering penanganan bencana hidrometeorologi bekerja tanpa henti dan menyusun langkah-langkah efektif pemanfaatan APBA untuk penanggulangan bencana di Aceh.
Sekda menyatakan akan menindaklanjuti arahan tersebut dengan memperkuat mekanisme koordinasi dan memastikan seluruh unit kerja segera merumuskan langkah operasional.
“Kami akan intensifkan komunikasi dengan DPRA dan BKN, serta memastikan SKPA terkait bekerja kontinu agar APBA dan program penanggulangan bencana bisa dimanfaatkan secara optimal,” pungkas Sekda Aceh. (Adv)
