SinarPost.com, Banda Aceh – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera menyatakan, proses pembersihan material lumpur pascabanjir di Aceh telah mencapai 480 lokasi dari total 519 titik terdampak hingga Sabtu (11/4/2026).
Upaya percepatan kini difokuskan pada 39 lokasi tersisa yang berada di kawasan permukiman padat dengan target pemulihan fasilitas publik dan lingkungan warga sesegera mungkin.
Kepala Pos Komando Wilayah (Kaposwil) Aceh Satgas PRR, Safrizal, menegaskan sisa lokasi yang belum tertangani memiliki tantangan geografis tersendiri.
“Sebanyak 39 lokasi yang tersisa umumnya berada di kawasan permukiman padat dan memiliki drainase sempit, sehingga memerlukan penanganan manual yang lebih teliti,” ujar Safrizal keterangan resmi, Sabtu (11/4/2026).
Untuk mengatasi kendala tersebut, Satgas PRR mengoptimalkan dukungan personel di titik-titik krusial, termasuk mengerahkan Praja IPDN untuk membantu pembersihan di wilayah Aceh Tamiang.
Langkah itu diambil guna memastikan infrastruktur publik layak digunakan kembali oleh masyarakat dalam waktu singkat.
Selain pengerahan personel kedinasan, pemerintah juga menjalankan program cash for work atau padat karya tahap kedua.
Di Kabupaten Pidie Jaya, khususnya di Kecamatan Meureudu dan Meurah Dua, sebanyak 392 peserta yang terdiri dari warga lokal, Satpol PP, BPBD, serta TNI dan Polri terlibat aktif dalam aksi pembersihan.
“Kekuatan di Pidie Jaya terdiri dari 300 warga lokal, 80 personel Satpol PP dan BPBD, serta didampingi 12 personel TNI/Polri. Pelaksanaan gelombang pertama sudah berjalan pada 6-8 April, dan akan dilanjutkan kembali pada 14-17 April mendatang,” ujar Safrizal.
Menanggapi isu yang beredar di media sosial, Safrizal menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen penuh dalam penanganan bencana.
Karena itu, Safrizal mengimbau, masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak utuh atau menyesatkan.
“Ini adalah bukti bahwa pemerintah dan masyarakat bahu-membahu di lapangan. Kami meminta masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh potongan informasi di media sosial yang mengesankan pemerintah menyerah,” tegasnya.
