SinarPost.com, Banda Aceh – Sejumlah mahasiswa pada Kamis (21/1/2021) melakukan unjuk rasa damai, di Halaman Kantor Gubernur. Demo yang dikoordinir oleh Aris Munandar itu menuntut transparansi dana hibah Pemerintah Aceh kepada 100 OKP, yang totalnya mencapai Rp 9,6 Miliar.
Unjuk rasa mahasiswa ini diterima dan didengarkan langsung oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Aceh Iskandar AP, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto, Juru Bicara Pemerintah Aceh Wiratmadinata, dan sejumlah pejabat lainnya.
Kepala Biro Humpro Setda Aceh, Muhammad Iswanto menuturkan, berbagai Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di Aceh selama masa pandemi Covid-19 telah sangat aktif membantu pemerintah mensosialisasikan kepada masyarakat agar tetap menjaga protokol kesehatan.
Kerjasama yang baik tersebut, telah berdampak positif dengan semakin tingginya kesadaran warga dalam melaksanakan protokol kesehatan. Terkait bantuan Dana Hibah ke OKP-OKP, Karo Humas Setda Aceh itu menegaskan, hibah tersebut merupakan bantuan atas keikutsertaan OKP yang telah mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi pandemi di Aceh.
“Jadi itu bukan bagi-bagi uang, Ormas dan OKP itu sudah bekerja lebih dulu dengan dananya sendiri yang angkanya bisa jadi lebih besar dari jumlah bantuan hibah pemerintah. Peran serta Ormas/ OKP dalam menanggulangi Covid-19 sangat membantu pemerintah baik dengan cara sosialisasi maupun upaya pencegahan lainnya,” kata Iswanto usai menerima unjuk rasa mahasiswa.
“Sekali lagi, apa yang sudah dilakukan Ormas/OKP selama pandemi Covid ini jauh lebih besar dibandingkan besaran bantuan yang disalurkan pemerintah,” tegasnya, menambahkan.
Iswanto menuturkan, berdasarkan amatan pemerintah, sejumlah OKP sudah bekerja keras tanpa pamrih membantu pemerintah menanggulangi Covid-19. Mulai dari membagikan masker, disinfektan, hingga mensosialisasikan langkah pencegahan Covid-19 sampai ke kabupaten/kota.
Iswanto menjelaskan, pada dasarnya pemberian bantuan dana hibah bagi organisasi kemasyarakatan merupakan hal yang lumrah dilakukan pemerintah. Sebab pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan membina keaktifan organisasi masyarakat. Apalagi mereka yang aktif membantu pemerintah dalam kondisi pandemi ini.
Pun demikian, hibah dana bagi OKP untuk penanggulangan Covid-19 itu sudah melalui seleksi yang ketat oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh serta Kesbangpol. Kedua instansi itu, melakukan verifikasi, mengecek keabsahan dan keaktifan organisasi dalam melakukan kegiatan penanggulangan Covid-19.
“Selanjutnya, setelah melalui verifikasi yang ketat, 100 OKP yang dipilih disalurkan dana hibah melalui Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA),” ujar dia.
“Pemberian bantuan dana hibah itu merupakan salah satu skema penanggulangan dampak Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Aceh. Selain itu pemerintah juga mengeluarkan sejumlah skema lainnya seperti pemberian dana stimulan bagi UMKM dan penyaluran bahan pokok bagi warga miskin terdampak pandemi,” ujar Iswanto.
Iswanto berharap semua pihak dapat memahami maksud pemberian bantuan hibah tersebut. Hibah tersebut pada dasarnya juga bertujuan untuk membantu Ormas dan OKP yang ikut serta menanggulangi dampak pandemi.
