SinarPost.com, Bireuen – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen merilis data terbaru terkait jumlah pengungsi korban banjir di Kabupaten Bireuen, pada Jum’at (6/2/2025).
Berdasarkan data terbaru, jumlah pengungsi di Kabupaten Bireuen saat ini tersisa 359 Kepala Keluarga (KK). Jumlah tersebut turun drastis dibandingkan jumlah pengungsi pada akhir November 2025 lalu yang mencapai 4.079 KK.
Plt. Kalaksa BPBD Bireuen, Doli Mardian mengatakan, jumlah pengungsi di Kabupaten Bireuen saat ini tersisa 359 Kepala Keluar (KK), dan tersebar di 28 desa dalam tujuh kecamatan se Kabupaten Bireuen.
“Data itu berdasarkan hasil verifikasi tim BPBD Bireuen,” sebut Doli.
Dia menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterima, para pengungsi secara berangsur-angsur meninggalkan tempat pengungsian, karena telah memiliki tempat berteduh sementara, seperti rumah kontrakan, rumah keluarga, maupun hunian pinjaman dari tetangga.
“Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui BPBD terus memantau kondisi korban bencana yang masih berada di pengungsian,” sebut Doli
Doli menambahkan, pihaknya secara berkala menyalurkan pangan dan kebutuhan lainnya kepada pengungsi. Kata Doli, pihaknya juga telah menyalurkan puluhan kasur palembang untuk korban bencana yang membutuhkan.
“Selain itu, penerima Dana Tunggu Hunian (DTH) yang telah menerima dana sebanyak 736 Kepala Keluarga (KK),” sambung Doli.
Doli mengaku, penyaluran DTH akan terus dilakukan oleh Bank Himbara kepada korban bencana. Doli menerangkan, meskipun DTH diperuntukkan untuk anggaran sewa hunian, namun banyak korban yang memanfaatkan DTH sebagai dana tambahan pembelian tanah tapak rumah.
“Tanah tersebut nantinya akan digunakan sebagai alas pembangunan hunian tetap yang akan dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),” jelasnya.
Doli juga menegaskan bahwa, seluruh proses Penanggulangan bencana Sumatra berada di bawah kendali BNPB. Kata Doli, pemerintah daerah hanya bertugas memfasilitasi semata.
“Ini yang harus dipahami semua pihak, bahwa Pemkab hanya sebagai fasilitator semata. Seluruh proses penanggulangan, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan langsung oleh BNPB,” tutup Doli.
