SinarPost.com, Banda Aceh – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem menginstruksikan agar proses tender kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2026 sudah mulai berjalan pada akhir Februari ini.
Instruksi tersebut disampaikan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Percepatan Kegiatan APBA 2026 yang berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Selasa, 24 Februari 2026.
Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, dan dihadiri oleh para asisten, kepala biro, dan seluruh kepala SKPA dilingkup Pemerintah Aceh.
Pemerintah Aceh menegaskan, percepatan proses pengadaan barang dan jasa menjadi langkah penting untuk memastikan program pembangunan dapat berjalan tepat waktu dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa seluruh proses tender APBA 2026 dimulai paling lambat akhir Februari ini. MTA menegaskan tidak boleh ada kegiatan yang berjalan di luar timeline percepatan yang telah disepakati.
“Gubernur meminta agar seluruh pelaksanaan kegiatan berpedoman pada jadwal percepatan yang telah disepakati. Tidak boleh ada kegiatan yang berjalan di luar timeline,” kata Muhammad MTA di Banda Aceh, 25 Februari 2026.
Gubernur juga meminta penetapan SKPA, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bendahara, serta Surat Keputusan Pejabat Pengadaan dituntaskan sebelum 27 Februari 2026.
Selain itu, setiap SKPA diminta menyusun target realisasi keuangan yang realistis dengan menyesuaikan arus kas daerah, dimana untuk Triwulan I, realisasi anggaran ditargetkan mendekati 25 persen.
Sebelumnya, pada Rapim Percepatan Kegiatan APBA 2026 yang berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Selasa, 24 Februari 2026, Sekda Aceh M. Nasir menegaskan pentingnya disiplin perencanaan dan eksekusi anggaran agar target pembangunan tahun 2026 dapat tercapai tepat waktu. Ia juga meminta seluruh SKPA memperkuat sinkronisasi program dengan kebutuhan riil masyarakat.
Pemerintah Aceh melalui Sekda menegaskan komitmen untuk terus mempercepat kinerja pembangunan daerah sekaligus membuka ruang kolaborasi strategis dengan kementerian/lembaga guna mendukung pertumbuhan ekonomi Aceh yang berkelanjutan.
“Sinkronisasi program dengan kebutuhan riil masyarakat harus menjadi perhatian utama. Jangan sampai ada kegiatan yang tidak berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat,” tegasnya. (Adv)
