SinarPost.com, Banda Aceh – Pemerintah Aceh secara resmi mengumumkan bahwa per tanggal 29 Januari 2026 status tanggap darurat bencana banjir dan longsor yang nyaris memporak-porandakan seluruh Aceh pada akhir November 2025 lalu resmi berakhir.
Pengumuman diakhirnya status tanggap darurat bencana ini disampaikan langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, Kamis (29/1/2026).
Terhitung sejak tanggal tersebut hingga 90 hari ke depan, menurut pengumuman tersebut, Aceh berada dalam masa transisi darurat ke pemulihan bencana.
Sebelumnya Gubernur Aceh sempat melakukan perpanjangan status tanggap darurat bencana banjir hidrometeorologi ini hingga empat kali karena tingkat kerusakan parah dan korban yang tinggi. Seperti diketahui, bencana ini membuat sejumlah kabupaten kota di wilayah timur dan tengah Aceh porak-poranda.
“Saya sebagai Gubernur Aceh dengan ini menetapkan status transisi darurat ke pemulihan bencana selama 90 hari ke depan mulai tanggal 29 Januari sampai dengan 29 April 2026,” ujar Gubernur Aceh, Muzakir Manaf,
Muzakir Manaf menyampaikan penetapan status ini mempertimbangkan surat dari Menteri Dalam Negeri bertanggal 29 Januari 2026 terkait penetapan status transisi darurat ke pemulihan bencana di Provinsi Aceh.
Kendati masa tanggap darurat berakhir, Mualem menginstruksikan seluruh satuan kerja perangkat Aceh (SKPA) serta mengimbau para stakeholder tetap melanjutkan upaya-upaya pertolongan dan koordinasi penanganan darurat bencana.
Dia juga mengingatkan agar jajarannya dan stakeholder terkait dapat menjamin kebutuhan dasar para pengungsi dan kelompok rentan, termasuk kebutuhan akan rasa aman (perlindungan).
Lebih jauh dalam pengumumannya, mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu menyampaikan dukungan pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan di masa rehabilitasi rekonstruksi pascabencana Aceh, antara lain dengan melanjutkan membuka secara fungsional jalan tol Padang Tiji-Seulimeum.
Selain itu, Gubernur Aceh juga meniadakan scan barcode (bebas barcode) untuk pengisian bahan bakar bersubsidi di setiap SPBU dalam rangka memudahkan mobilitas alat berat dan armada pemulihan. “Sehingga persiapan pelaksanaan rehab-rekon pascabencana berjalan dengan baik di Aceh,” tandasnya.
Semnetara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir mengatakan fokus utama Pemprov dalam waktu dekat ialah mempercepat pembersihan sisa material bencana di wilayah dataran tinggi. Dia menyebut status transisi menjadi titik awal bagi Aceh untuk bangkit dan memulihkan jaringan infrastruktur maupun sosial ekonomi masyarakat pascabencana.
“Instruksi Gubernur akan segera kami tindak lanjuti, terutama pembersihan di Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tengah. Kami akan mengoordinasikan penggunaan dana Belanja Tak Terduga (BTT) untuk keperluan tersebut,” ujar M Nasir. (Adv)
