SinarPost.com – Menteri Luar (Menlu) Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo mengatakan bahwa al-Qaeda memiliki pangkalan baru di Iran. Hal ini disampaikan Pompeo dalam pidatonya di Washington DC, Selasa (12/1/2021). Tuduhan Pompeo tanpa disertai bukti tersebut segera dibantah oleh Iran.
Dalam pidatonya itu, Pompeo mengatakan Al-Qaeda telah memusatkan kepemimpinannya di dalam Teheran dan bahwa deputi pemimpin Ayman al-Zawahiri saat ini ada di sana. Klaim tersebut telah ditanggapi dengan beberapa skeptisisme di dalam komunitas intelijen dan Kongres AS.
“Al-Qaeda memiliki basis baru. Itu adalah Republik Islam Iran,” kata Pompeo dalam pidatonya di National Press Club.
“Saya akan mengatakan Iran memang Afghanistan baru, sebagai pusat geografis utama al-Qaeda. Tapi sebenarnya lebih buruk,” katanya. “Tidak seperti di Afghanistan, ketika al-Qaeda bersembunyi di pegunungan, Al-Qaeda saat ini beroperasi di bawah cangkang keras perlindungan rezim Iran,” tuduh Pompeo.
Menteri Luar Negeri, yang akan meninggalkan jabatannya pada 20 Januari ketika masa jabatan Presiden Donald Trump berakhir, juga mendesak lebih banyak tekanan internasional terhadap Teheran, tetapi berhenti menyerukan tindakan militer, dengan mengatakan: “Jika kami memang memiliki opsi itu, jika kami memilih untuk melakukan itu, ada risiko yang jauh lebih besar dalam menjalankannya.”
Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif dengan cepat membantah tuduhan itu, dan balik menuduh Pompeo melakukan “kebohongan nyata” dalam tweet yang mengecam klaim Pompeo tersebut.
Pernyataan Pompeo itu membuat hubungan AS dan Iran kian mendidih. Tuduhan Al-Qaeda punya markas baru di Iran juga dapat mewakili peningkatan kemampuan AS untuk menggunakan kekuatan militer terhadap negara Republik Islam Iran.
Legislasi AS, Otorisasi Penggunaan Kekuatan Militer (AUMF) 2001 memungkinkan pasukan AS untuk mengejar Al-Qaeda di mana pun di dunia ini.
Klaim Pompeo dapat memungkinkan pemerintahan Trump untuk mengklaim telah mendapat persetujuan Kongres untuk melancarkan serangan terhadap Iran di bawah otorisasi itu, jika Al-Qaeda terbukti berada di wilayah Iran.
Tetapi Kongres AS, setelah pembunuhan Mayor Jenderal Iran Qassim Soleimani pada Januari 2020 mengeluarkan resolusi yang mengharuskan Presiden untuk meminta otorisasi Kongres sebelum mengambil tindakan militer terhadap Iran. Resolusi tersebut diveto Donald Trump pada Mei.
Dengan hanya delapan hari tersisa untuk Presiden Donald Trump, para ahli telah menyuarakan keprihatinan bahwa presiden yang akan keluar tersebut dapat mengambil tindakan “sembrono” terhadap Iran.
Sekedar informasi, AS telah menerbangkan pembom nuklir B-52 di atas Teluk tiga kali pada bulan Desember, dalam apa yang disebut oleh pemerintahan Trump sebagai tindakan pencegahan untuk menjaga Iran dari pembalasan pada peringatan satu tahun pembunuhan Jenderal Soleimani.
Selain itu, Pemerintahan Trump juga menambah skuadron jet tempur F-15 berbasis di Eropa ke pangkalan militer di Timur Tengah. Trump juga membatalkan penarikan armada kapal induk di laut Arab.
Trump telah mengambil pendekatan antagonis terhadap Iran sejak menjabat pada Januari 2017. Pada 2018, ia menarik diri dari AS dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), sebuah kesepakatan penting yang ditandatangani selama pemerintahan Presiden Barack Obama yang membuat Iran membatasi program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi internasional.
Sejak itu, pemerintahan Trump telah melakukan kampanye sanksi “tekanan maksimum” terhadap Teheran, namun sanksi juga gagal melumpuhkan Iran. Bahkan negara Persia itu secara terbuka menentang sanksi AS dengan mengirim armada tanker minyaknya secara berulang ke Venezuela.
Kedua negara terus-menerus berada di ambang eskalasi militer selama empat tahun masa jabatan Trump, terutama terkait pembunuhan Soleimani dan ketegangan di sekitar Selat Hormuz, jalur perairan Teluk Persia yang berfungsi sebagai rute pengiriman penting minyak dunia.
Sumber : Al Jazeera
