SinarPost.com, Banda Aceh – Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2026 terus menuai sorotan dari berbagai kalangan masyarakat di Serambi Mekkah. Pasalnya, postur APBA 2026 yang berkisar Rp 11,6 Triliun dinilai lebih mengakomodir kepentingan birokrat dibanding kepentingan masyarakat.
Padahal saat ini masyarakat Aceh berada dalam kondisi terpuruk akibat bencana banjir dan longsor yang memporak-porandakan berbagai kabupaten/kota pada akhir bulan November 2025 lalu. Belum lagi pertumbuhan ekonomi Aceh yang melambat tahun lalu yang menurut data BPS hanya tumbuh sebesar 2,97 persen, turun 1,61 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 4,66 persen.
Ironisnya, postur anggaran di APBA 2026 tidak terlalu berpihak pada kepentingan rakyat, malah justeru belanja untuk pegawai (birokrat) dinaikkan. Salah satu postur anggaran yang disorot adalah belanja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN yang mencapai Rp1,502 triliun atau sekitar 13,88 persen dari total belanja daerah dalam APBA 2026.
Postur anggaran tersebutlah yang memantik pertikaian antara Sekretaris Daerah (Sekda) M. Nasir selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang dipimpin Zulfadhli pasca evaluasi Kemendagri. Polemik ini menjadi atensi masyarakat Aceh hingga meminta Gubernur Muzakir Manaf mencopot keduanya.
Dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan Tema “APBA 2025: Belanja Birokrat atau Belajar Rakyat” yang digelar Lembaga Kajian IDeAS & FPPN di Moorden Coffe, Kamis (5/2/2026), Anggota DPR Aceh, Khalid, mengaku ada sejumlah program yang tidak rasional dalam APBA 2026 sebagaimana yang telah dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Salah satu yang paling disorot adalah belanja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN. Menurut Kahlid, mestinya Pemerintah Aceh dalam hal ini Tim TAPA menyesuaikan belanja rutin pegawai sesuai kondisi dan kemampuan keuangan.
“Sangat kita sayangkan hasil evaluasi Kemendagri ada sejumlah program yang sangat tidak rasional. Harusnya Tim TAPA menyesuaikan belanja rutin pegawai dengan kemampuan keuangan Aceh hari ini. Apalagi saat ini kita sedang melakukan pemulihan dampak bencana banjir dan longsor,” ujar Khlalid.
“Pemanfaatan Dana Otsus tidak benar-benar dimanfaatkan pada program strategis dalam pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat,” sambung politisi Partai Golkar itu.
Menurut Khalid, mestinya Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Muzakir Manaf (Mualem) – Fadhlulah (Dek Fadh) hari ini sangat mudah dalam menyusun anggaran karena didukung oleh mayoritas Legislatif dari Partai Aceh dan berapa partai koalisi.
“Namun sangat disayangkan struktur APBA dibawah kepemimpinan Mualem-Dek Fadd, justeru postur APBA tahun ini lebih pro kepada birokrat dibanding kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Sementara Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, menyampaikan bahwa belanja rutin pegawai Pemerintah Aceh memang sangat tinggi dari tahun ke tahun. Namun ia menyayangkan tingginya postur APBA tahun ini untuk kepentingan birokrat mencapai 8 Triliun berdasarkan R-APBA 2026 yang berkisar Rp 11,6 Triliun.
Dengan kata lain, belanja untuk kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat yang dalam hal ini pembangunan infrastrurtur, pemulihan dampak bencana, pemberdayaan ekonomi, dan lain sebagianya hanya berkisar 3,6 Triliun. Menurut Alfian, penyusunan anggaran dilingkup Pemerintah Aceh masih menggunakan pola lama tanpa gebrakan yang benar-benar membangkitkan perekonomian masyarakat.
”Melihat anggaran APBA 2026 hari ini, Gubernur Aceh perlu segera melakukan penertiban bawahan (eksekutif) karena penyusunan anggaran masih menggunakan pola lama, tidak ada gagasan dan gebrakan yang program Pemerintah Aceh benar-benar untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Alfian.
”Kalau Gubernur Aceh tidak mampu menertibkan ini, saya rasa kepemimpin Gubernur (Muzakir Manaf – red) selesai periode ini,” pungkas Alfian.
