SinarPost.com, Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRA, Zulfadhli, berlangsung di Gedung Utama DPRA, Senin (6/4/2026) mulai pukul 14:00 WIB ini.
Sidang ini menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi kinerja pembangunan serta langkah penanganan dampak bencana besar yang melanda Aceh di penghujung tahun 2025.
Setelah sesi pembukaan dan penyampaian sambutan Ketua DPRA, tiba gilirannya Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, untuk menyampaikan secara resmi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
Dalam laporannya, Gubernur menyampaikan duka mendalam atas bencana hydrometeorologi pada 26 November 2025 yang melanda 18 kabupaten/kota. Bencana tersebut menyebabkan 594 orang meninggal dunia dan kerugian infrastruktur serta materiil yang diperkirakan mencapai 138 triliun rupiah lebih. Kondisi ini menyebabkan kemantapan jalan provinsi menurun dari 80,54% menjadi 65,56% akibat kerusakan masif.
Capaian Makro dan Keuangan
Meski menghadapi tantangan berat, Pemerintah Aceh mencatat sejumlah capaian positif sepanjang 2025:
- Pendapatan Daerah: Terealisasi sebesar 10,69 triliun rupiah atau 100,07% dari target.
- Kemiskinan: Persentase penduduk miskin turun dari 14,23% (Maret 2024) menjadi 12,23% (Maret 2025), meskipun diproyeksikan akan kembali terdampak akibat bencana banjir.
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Meningkat dari 75,36 pada tahun 2024 menjadi 76,23 pada tahun 2025.
- Investasi: Realisasi investasi mencapai 9 triliun rupiah lebih untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pembangunan Sosial dan Pendidikan
Pemerintah Aceh tetap memprioritaskan sektor sosial dengan membangun 1.457 unit rumah layak huni bagi masyarakat miskin. Di sektor pendidikan, beasiswa telah disalurkan kepada 87.184 siswa yatim/piatu dengan total anggaran 118 miliar rupiah. Selain itu, premi Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tetap terjamin bagi 1,74 juta jiwa penduduk.
Penghargaan Nasional
Kerja keras pemerintah juga membuahkan apresiasi di tingkat nasional, termasuk penghargaan Gold Award UB Halal Metric 2025 dan pengakuan sebagai Provinsi Open Defecation Free (ODF) pertama di Sumatera. Selain penghargaan yang telah disebutkan diatas, masih banyak prestasi lainnya yang diterima baik secara perorangan, kelompok, sekolah, dan SKPA namun tidak lagi dirincikan, karena sudah tercantum dalam Buku LKPJ.
Di akhir pidatonya, Gubernur mengajak pimpinan dan anggota DPRA serta seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. “Mari kita bersinergi melalui kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas demi mewujudkan Aceh yang Islami, maju, bermartabat, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPRA Zulfadhli menyampaikan bahwa penyampaian LKPJ merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Laporan ini menjadi instrumen penting bagi legislatif untuk menilai sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan yang telah dijalankan oleh Pemerintah Aceh.
“Rapat Paripurna ini bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari fungsi pengawasan DPR Aceh untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Aceh berjalan sesuai dengan RKPA dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas Ketua DPRA dalam sidang tersebut.
Sebagai tindak lanjut, DPRA secara resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025. Pansus ini memiliki tugas utama untuk membedah dokumen LKPJ, melakukan peninjauan lapangan, serta menyusun rekomendasi kritis yang nantinya akan disampaikan kembali kepada Pemerintah Aceh dalam sidang paripurna mendatang.
Ketua DPRA juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif demi percepatan pembangunan di Aceh. Beliau berharap proses evaluasi ini dapat berjalan objektif dan konstruktif guna memperbaiki kekurangan yang ada pada tahun anggaran sebelumnya. (Adv)
