SinarPost.com, Banda Aceh – Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian, menyatakan bahwa sejumlah 23.618 personel lintas lembaga masih terus disiagakan di lapangan guna mempercepat proses pemulihan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat hingga Kamis (2/4/2026).
Langkah masif yang melibatkan kementerian, TNI/Polri, hingga relawan nonpemerintah ini berhasil mendorong progres pembangunan hunian sementara (huntara) mencapai 84 persen dan memulihkan akses logistik nasional secara fungsional.
“Mobilisasi dari awal yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah mobilisasi nasional yang dipimpin langsung Bapak Presiden. Totalnya saat itu mencapai sekitar 92 ribu personel dari semua kementerian dan lembaga, belum termasuk relawan nonpemerintah,” ujar Tito Karnavian dalam keterangan resminya pada Kamis (2/4/2026).
Tito menekankan, kolaborasi lintas sektor merupakan kunci utama dalam mengatasi dampak bencana besar yang sempat melumpuhkan tiga provinsi di Sumatra tersebut.
Meskipun jumlah personel kini disesuaikan seiring kondisi yang terkendali, puluhan ribu petugas tetap difokuskan pada penyelesaian infrastruktur dasar dan hunian.
Berdasarkan data Satgas PRR per 31 Maret 2026, sejumlah 16.360 unit huntara telah rampung dibangun dari target yang ditetapkan.
Pengerjaan ini merupakan hasil sinergi antara BNPB, Kementerian PU, TNI/Polri, serta lembaga filantropi seperti Dompet Dhuafa dan Rumah Zakat.
Keberhasilan kolaborasi ini juga terlihat pada sektor transportasi.
Saat ini, seluruh akses jalan dan jembatan nasional telah terbuka secara fungsional. Jembatan darurat yang dibangun oleh tim teknis menjadi urat nadi penting bagi wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi total akibat material bencana.
Selain infrastruktur jalan, tantangan pembersihan lumpur juga menunjukkan progres signifikan. Salah satu kontribusi menonjol datang dari Kementerian Dalam Negeri yang menerjunkan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dalam tiga gelombang untuk membantu normalisasi lingkungan warga.
“Capaian ini berdampak langsung pada penurunan jumlah pengungsi. Dari kondisi awal yang mencapai lebih dari 2,1 juta jiwa pada Desember 2025, kini tercatat tinggal 36 kepala keluarga yang masih berada di tenda dan terus ditangani secara bertahap,” ujar Tito.
Hingga saat ini, layanan dasar seperti aliran listrik dan jaringan komunikasi dilaporkan telah pulih di hampir seluruh wilayah terdampak. Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas juga sudah kembali beroperasi secara normal untuk melayani masyarakat.
Satgas PRR memastikan semangat gotong royong ini akan terus dipertahankan hingga tahap pembangunan hunian tetap (huntap) dan normalisasi lingkungan selesai sepenuhnya.
