SINARPOST.COM, SUMUT – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara dalam rangka memutuskan perencanaan pengelolaan Danau Toba sebagai sebuah destinasi wisata yang yang berkelas.
“Brandnya (Danau Toba) harus diangkat sehingga betul-betul menjadi sebuah tempat yang wajib untuk dikunjungi,” kata Jokowi pada Senin (29/7/2019) kemarin di sela-sela mengunjungi objek wisata di sekitar Danau Toba.
Setelah dilihat secara detail, menurut Jokowi, ada 28 destinasi wisata di wilayah sekitar Danau Toba, ada yang sisi sejarah, sisi budaya, sisi airnya, alamnya, macam-macam. “Dua puluh delapan kalau di cluster jadi empat,” sebutnya.
Karena itu, Presiden menjelaskan bahwa untuk menata Danau Toba menjadi kelas dunia membutuhkan investasi besar, membutuhkan anggaran dari APBN yang besar. Kombinasi APBN dan investasi itulah yang akan benar-benar menggerakkan Danau Toba secara terintegrasi sebagai sebuah destinasi wisata yang betul-betul memiliki kelas.
Presiden Jokowi juga menjelaskan, bahwa perbaikan produk itu tidak hanya urusan mengenai tempat untuk wisatanya. Tetapi lingkungannya juga harus diurus. “Kita ini bekerja dengan sebuah rancangan rencana besarnya seperti apa, sehingga dalam pelaksanaannya itu betul-betul nanti bisa detil dan baik,” jelasnya.
Menurut Presiden, proyek pengembangan kawasan pariwisata sekitar Danau Toba itu akan dilakukan mulai tahun 2019 ini, dan diharapkan selesai bertahap mulai tahun 2020 mendatang.
Untuk sarana penunjangnya, Presden Jokowi mengatakan, semuanya dilakukan terintegrasi. Termasuk produknya, SDM-nya, kemasannya, membangun brand-nya, diferensiasinya apa dengan Bali, dengan Mandalika.
“Mesti harus seperti itu, harus ada diferensiasinya, sehingga kalau datang ke Indonesia itu ke Toba, Oh masih kurang ke Bali, Oh masih kurang ke Mandalika. Karena memang ini beda-beda. Kita akan membikin seperti itu,” tegas Presiden.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan itu diantaranya Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Menteri Pariwisata Arif Yahya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi, dan pejabat negara lainnya.